Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Dapil II DPRD Samarinda, Anhar, menyoroti adanya ketimpangan signifikan dalam alokasi anggaran pembangunan gedung fisik sekolah di wilayah Kota Tepian.

Dalam forum rapat bersama Dinas Pendidikan, ia menggarisbawahi disparitas anggaran antara sekolah-sekolah yang berada di pusat kota dan yang berada di kawasan pinggiran, seperti Kecamatan Palaran.

“Untuk tahun 2025, total anggaran fisik pendidikan itu sekitar Rp317 miliar. Tapi, Palaran cuma kebagian sekitar Rp10 miliar saja untuk pembangunan sekolah. Itu pun hanya satu SD dan satu SMP. Ini fakta yang perlu kita buka,” ungkap Anhar saat dijumpai Kamis (19/6/2025).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah di wilayah pusat kota memperoleh alokasi anggaran jauh lebih besar. Beberapa sekolah, nilai alokasi anggarannya mencapai puluhan hingga ratusan miliar. 

Anhar menilai, kondisi ini tidak ideal sebab fakta di lapangan mengungkap kebutuhan infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan justru sangat mendesak. 

“Lihat SMP 16, dibangun dengan anggaran puluhan miliar. Sementara sekolah-sekolah di pinggiran, seperti SMP 50, kondisinya memprihatinkan. Gedung-gedungnya tidak berstandar, fasilitas minim, dan kualitasnya jauh dari kata layak,” lanjut Anhar.

Fenomena ketimpangan yang terjadi, disebutnya sebagai salah satu akar permasalahan di sektor pendidikan yang berimplikasi langsung pada proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Efeknya, para orang tua murid berlomba-lomba mengirimkan putra-putrinya ke sekolah favorit yang memiliki infrastruktur pendidikan lebih baik.

“Kalau kualitas sekolahnya merata, orang tua tidak perlu repot-repot cari jalur belakang. Sekolah di dekat rumah saja, kalau kualitasnya bagus, pasti orang tua senang. Tapi sekarang, pilihan itu terbatas. Itu yang memicu keresahan tiap tahun.”

Ia turut menyayangkan bahwa sebagian besar pihak masih memandang persoalan SPMB hanya sebatas isu teknis dalam proses penerimaan siswa, tanpa melihatnya sebagai cerminan dari ketimpangan dalam sistem pendidikan secara holistik.

“Kalau orang tua menyuap atau mencari celah supaya anaknya bisa masuk sekolah bagus, itu bukan niat jahat. Itu bentuk dari ketidakberdayaan. Justru kita sebagai pemerintah yang harus introspeksi, kenapa fasilitas tidak bisa kita siapkan secara merata?” singkatnya.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]