Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, menilai kesejahteraan masyarakat tidak bisa sekadar diukur dari data statistik. 

Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk tidak hanya berfokus pada capaian angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. 

“Yang paling penting, warga merasa nyaman dan tidak terbebani dengan banyak pungutan. Kalau mereka bahagia tinggal di kota ini, berarti arah pembangunan sudah benar,” ujarnya.

Menurut Sani, ada tiga poin utama yang patut menjadi perhatian pemerintah jika ingin meningkatkan kesejahteraan secara nyata. Pertama, beban pajak dan retribusi tidak boleh memberatkan masyarakat. 

Kedua, layanan kesehatan harus mudah diakses, murah, dan berkualitas. Ketiga, ketersediaan bahan pokok harus dijamin, khususnya kebutuhan harian seperti gas elpiji, minyak goreng, dan telur.

“Jangan hanya bicara pertumbuhan ekonomi kalau kenyataannya warga masih antre gas dan kesulitan beli sembako. Itu bukan kemajuan yang dirasakan,” tegasnya.

Sani juga menyoroti bahwa tingginya angka pertumbuhan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering kali tidak mencerminkan kondisi riil yang dialami warga sehari-hari.

Beberapa negara dengan ekonomi kuat justru masih menghadapi persoalan serius seperti tingginya biaya hidup, tekanan psikologis akibat beban pekerjaan, dan ketimpangan sosial. Hal serupa bisa terjadi di daerah jika pemerintah hanya fokus pada capaian statistik, tanpa memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat.

“Kalau benar pertumbuhan ekonomi Samarinda sudah menyentuh 8,64 persen seperti yang disampaikan Wali Kota, mestinya warga juga merasakan efek positifnya. Jangan sampai angka itu hanya bagus di atas kertas,” tuturnya.

Ia mendorong agar seluruh pihak, termasuk pemerintah dan pelaku usaha, lebih berorientasi pada kebijakan yang berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat. 

Menurutnya, keberhasilan pembangunan bukan semata-mata soal infrastruktur atau laporan ekonomi, tetapi soal bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kualitas hidup warga.

“Yang harus ditanya dalam setiap rencana pembangunan itu: apakah masyarakat merasa lebih bahagia? Kalau jawabannya belum, berarti ada yang harus dievaluasi,” pungkasnya.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]