Advertorial
Sutomo Jabir Berpendapat tentang Keterjangkauan Listrik PLN vs PLTS Komunal di Kaltim
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sutomo Jabir tetap berharap seluruh daerah di Kaltim bisa segera teraliri listrik. Hadirnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal menurutnya memang sudah membantu, tapi hanya untuk daerah-daerah yang tak bisa dijangkau oleh PLN.
"Kan tentu beda, kalau PLN yang masuk dan PLTS komunal seperti itu. PLTS komunal ini kalau dibangun ada umur ekonomisnya," ungkap Sutomo.
Terlebih lagi, PLTS komunal juga harus ada tanggung jawab untuk perawatannya dari warga sekitar. Pun hal tersebut masih dilakukan dalam tahap uji coba. Jika sumber daya manusia (SDM) di daerah itu terpencil, maka dipastikan SDM-nya juga kurang.
"Nanti barang atau aset yang ada itu tidak dikelola dengan bagus. Apalagi kalau SDM-nya kurang. Sementara kita tawarkan peralatan yang menggunakan teknologi tinggi kan enggak nyambung," sambung politisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Beda halnya jika urusan listrik di suatu daerah diambil oleh PLN. Menurut Sutomo, tanggung jawab dari PLN juga akan lebih terarah karena PLN memiliki sistem untuk memungut biaya dan merawat peralatan.
"Tentu beda perlakuan antara PLN dan PLTS komunal. PLTS itu untuk daerah yang tidak bisa dijangkau. Itu untuk saya cuma darurat dan tidak bersifat permanen," ujarnya lagi.
Terlebih lagi, Sutomo menilai penggunaan PLTS komunal juga sangat terbatas. Bisa dipastikan bahwa hadirnya PLTS komunal juga belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
"Kan tidak bisa dipakai untuk menonton televisi, tidak boleh pasang kulkas. Sehingga hanya untuk hidup dan artinya ini tidak permanen," tambah dia.
Kendati demikian, Sutomo berharap PLN bisa menjangkau banyak daerah di Kaltim dengan beberapa skema. Bicara soal akses jalan, meski belum sebagian jalan dalam kondisi mantap, namun PLN sudah bisa masuk ke beberapa daerahm
"Mereka (PLN) itu bisa. Mereka kan juga tidak mengatakan tidak bisa. Bahkan mereka sudah punya rencana tapi ada saja terkendala izin dan sebagainya," tutupnya.
[ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- Pemprov Kaltim Mulai Salurkan Seragam Sekolah Gratis Mulai Akhir November 2025
- Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim: Absennya Partisipasi Masyarakat Rentan Ancaman Nyata Kegagalan COP30
- Soal Konflik Agraria di Paser Berujung Penetapan Tersangka, Komisi I DPRD Minta PT PTPN IV Tak Perpanjang Kasus
- Tolak Perpanjangan HGU PT PTPN IV, Sejumlah Desa di Paser Bawa Empat Poin Tuntutan
- DPRD Kaltim Sebut Pemasangan Stiker Penerima Bansos Jadi Alat Kontrol Hindari Penyelewengan








