Daerah
Tak Dapat Undangan Rapat bersama Jokowi Terkait IKN, Edi Damansyah: Kita Ini Masih Level Kroco

Kaltimtoday.co, Kukar - Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para kepala daerah di Kaltim baru-baru ini. Kejadian ini menimbulkan tanda tanya mengenai alasan ketidakhadirannya.
Sebagai salah satu daerah yang langsung berhubungan dengan Ibu Kota Negara (IKN), Kutai Kartanegara memiliki sebagian wilayah yang termasuk dalam kawasan pengembangan IKN. Namun, dalam kunjungannya ke IKN, Presiden Jokowi hanya mengundang Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, serta Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun.
Ketika dikonfirmasi mengenai ketidakhadirannya, Edi Damansyah mengaku tidak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pada saat itu, ia sedang melakukan kunjungan ke masyarakat di wilayah hulu Kutai Kartanegara untuk memantau pelaksanaan program intervensi stunting yang menjadi fokus pemerintahannya.
"Saya kurang memantau, saya lama berada di hulu, di kampung. Saat ini, saya fokus mengurus desa dan pencegahan stunting," ungkap Edi Damansyah, Rabu (31/7/2024).
Saat ditanya mengenai kemungkinan ketidakhadirannya berkaitan dengan faktor politik, mengingat Edi merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ia menegaskan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Edi Damansyah bahkan bercanda, menyebut dirinya masih berada di "level kroco" dan siap menunggu perintah untuk melaksanakan tugasnya.
"Level kita ini masih kroco, kita nunggu perintah, dan siap mengerjakan tugas," tutupnya.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Gabriel Martinelli Cetak Rekor Baru untuk Arsenal di Liga Champions
- Anggaran BGN 2026 Naik Jadi Rp 268 Triliun, Fokus ke Program Makan Bergizi Gratis
- Anggaran Terlalu Mahal, Pemkot Samarinda Minta Kaji Ulang Rencana Pembangunan Eks Plaza 21 Menjadi Gedung Parkir
- Jadwal Popda Kaltim 2025 Diundur, Bupati PPU Diminta Pastikan Lewat Surat Resmi ke Gubernur
- Anggaran APBD Perubahan Kukar 2025 Diproyeksikan Turun Jadi Rp 11,3 Triliun