Kaltim
Tanggapi Laporan Tim Hukum 02, Irma Suryani Bantah Lakukan Politik Uang: Saya Bukan Tim Kampanye Isran-Hadi

Kaltimtoday.co, Samarinda - Irma Suryani menanggapi laporan Tim Hukum pasangan calon 02, Rudy-Seno, terkait dugaan praktik politik uang pada kampanye akbar Isran-Hadi di Dome Balikpapan, 16 November 2024.
Laporan tersebut mencuat setelah video yang beredar di media sosial menunjukkan Irma membagikan uang kepada penonton dari atas panggung. Namun, Irma membantah tuduhan itu.
"Saya membantah melakukan politik uang, karena itu uang-uang saya sendiri," bebernya pada Selasa (19/11/2024).
Irma, yang dikenal sebagai "Ratu Sawer," sering membagikan uang dalam berbagai acara, termasuk di klub malam maupun hajatan besar lainnya. Dia menegaskan bahwa kehadirannya di kampanye tersebut hanya sebagai simpatisan, bukan anggota tim kampanye Isran-Hadi.
"Posisi saya disana bukan sebagai tim kampanye, tapi sebagai simpatisan saja," tutur Irma.
Irma juga menolak bahwa tindakannya melanggar aturan Pilkada, dengan alasan tidak ada ajakan langsung kepada penonton untuk memilih pasangan tertentu.
"Ini pesta demokrasi. Kenapa kok dikit-dikit melapor, saya tidak takut," tegasnya.
Terpisah, Kuasa Hukum Irma Suryani, Jumintar Napitupulu saat mendampingi kliennya, menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Irma Suryani, tidak memenuhi unsur pelanggaran.
"Tindakan itu bukan termasuk money politics, karena kita harus pahami, kalau politik uang itu ada unsur pengarahan pemilih, untuk calon tertentu. Ini sama sekali tidak ada," tutupnya.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Kaltim Terancam Tekanan Ekonomi Jika Pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah 2026 Direalisasikan
- Isu Pemangkasan TKD Kaltim, Ekonom Desak Pemerintah Perkuat Fiskal Daerah
- Jatam Kaltim: Kasus Korupsi IUP Donna Faroek-Rudi Ong Bukan Sekadar Kerugian Negara, tapi Kejahatan Ekologis
- KPK Resmi Tahan Dayang Dona 20 Hari Terkait Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan
- DBH Kaltim Terancam Dipangkas, Pengamat Nilai Kepala Daerah Kurang Proaktif Hadapi Tekanan Pusat