Kaltimtoday.co, Samarinda - Untuk mempersiapkan kepindahan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah provinsi ini setidaknya menyiapkan luasan lahan mencapai 250 ribu hektare, dengan posisi sebagain di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dan sebagiannya lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Hal ini ternyata mendapatkan kritikan dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Kata mantan Wali Kota Bandung ini, jika lahan tersebut terlalu luas sehingga ditakutkan membuat boros pembangunan infrastruktur di dalamnya nanti.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kaltim Isran Noor, tak ambil pusing. Menurutnya, sah-sah saja jika siapa pun ingin memberikan komentarnya. Namun, kata Isran, luas lahan yang sudah disiapkan sejauh ini, masih wajar wajar saja. Karena Kaltim punya lahan yang luas. Selain itu, penyediaan lahan yang luas juga diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

"Boleh-boleh saja orang komentar. Saya tidak tahu persis konteks luas yang dimaksud bagaimana. Tapi saya jelaskan kenapa lahan yang luas. Supaya ruang terbuka hijau lebih luas. Nggak sempit," kata Isran.

Tujuannya RTH sendiri, menurut Mantan Bupati Kutai Timur (Kutim), ditujukan agar membuat ibu kota negara yang baru ini memiliki usia panjang. Untuk itu perlu dipersiapkan yang matang, termasuk lahan itu sendiri.

"Kalau bisa sampai dunia akhirat, ibu kota negara ini ada. Jadi harus luas. Dijaga kelangsungannya dan kenyamananya," tutur Isran.

Penyediaan lahan yang luas, kata Isran sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota negara Forest city (hutan kota), Green city (kota hijau), Smart city (kota pintar). Untuk itu diperlukan lahan luas.

Selain itu, hutan yang ada di kawasan di ibu kota negara juga akan direvitalisasi seperti Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hingga kawasan hutan penyangga lainnya.

Saat ini kata Isran, Universitas Mulawarman di Samarinda telah menjadikan kawasan Bukit Soeharto sebagai hutan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengkritik luas lahan yang terlalu luas memakan ongkos pembangunan.

Misalnya, pemborosan infrastruktur jalan, kabel dan lain-lain. Bagi Ridwan dengan pemindahan ibu kota negara yang diikuti sekitar 1,5 juta ASN harusnya hanya butuh luas lahan sekitar 35 hektar karena pembangunan lebih efisien.

Dari kajian Bappenas pembangunan induk ibu kota negara seperti istana dan lainnya hanya memakan 40 ribu hektar. Namun akan ada pengembangan kota dengan memakan lahan sekitar 180 ribu hektar. Namun seperti yang diketahui sebelumnya, jika Pemprov Kaltim telah mempersiapkan jauh melebih angka di atas. Dan nantinya luasan lahan tersebut akan dikunci melalui peraturan gubernur Kaltim tentang kawasan khusus non komersial.

[JRO | TOS]