Kaltimtoday.co, Tenggarong - Akhir Oktober lalu, banjir melanda sejumlah kawasan di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). Baik eksekutif dan legislatif, enggan berdiam diri.

Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid mengakui, sudah memperjuangkan dana penanganan banjir di Kecamatan Tenggarong di APBD Perubahan 2020.

Bukan hanya Tenggarong, Pemkab dan DPRD Kukar sangat memberikan perhatian terhadap penanganan banjir.

“Sudah masuk program penanganan banjir di Tenggarong,” kata Rasid, awal November lalu.

Ketua Golkar Kukar ini menyebut program penanganan banjir yang ada di Tenggarong ada pada kelurahan yang dideteksi terjadi banjir jika hujan lebat mengguyur. Seperti Kelurahan Timbau, Loa Ipuh, dan Maluhu.

 

View this post on Instagram

 

Sebuah surat mengatasnamakan Gubernur Kaltim Isran Noor beredar di sejumlah perusahaan di Kaltim. Surat tertangggal 9 November 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Direksi Perusahaan itu, dipastikan palsu. Kepada masyarakat yang menerima surat dengan diimbau tidak melayani dan jika menemukan ada yang mengantar segera untuk diamankan untul proses hukum. #kaltim #samarinda #isrannoor

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co) on Nov 9, 2020 at 4:01am PST

“Hampir tiap tahun ada saja kami perjuangkan untuk dana penanganan banjir. Kegiatannya biasanya masuk di program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Wiyono mengatakan, program penanganan banjir ada yang dianggarkan di APBD Perubahan 2020. Ada juga yang dianggarkan di APBD 2021, yang saat ini Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana APBD tahun depan sudah dilakukan pembahasan oleh tim anggaran Pemkab dan DPRD Kukar.

“Aliran Sungai Tenggarong yang melintasi Kelurahan Maluhu, Loa Ipuh dan Panji akan dilakukan normalisasi agar berjalan lancar. Dan ini ditangani Dinas Pekerjaan Umum(DPU). Sedangkan untuk tahun depan pembuatan parit baru yang ada di beberapa lokasi yang menjadi penyebab banjir di Tenggarong,” jelasnya.

Sebagai informasi, saat ini DPRD bersama Pemkab Kukar sedang merumuskan R-APBD 2021. Informasi terbaru, pengesahan melalui paripurna akan dilakukan beberapa pekan ke depan. Di mana, batas waktu pengesahan ialah akhir November ini.

[TUR | NON | ADV DPRD KUKAR]