Kaltimtoday.co, Samarinda - Per 1 Desember 2021, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengeluarkan data teranyar terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Total kasus di seluruh Kaltim ada 394. Cukup menurun dibanding 2 tahun sebelumnya, yakni 2019 ada 633 kasus dan pada 2020 tercatat 626 kasus.

Tahun ini, dari 10 kabupaten kota se-Kaltim, Samarinda menjadi peringkat pertama dengan kasus terbanyak yakni 173. Pun jumlah korban terbanyak juga dikantongi Samarinda. Rinciannya, korban anak laki-laki sebanyak 26, anak perempuan ada 77, dan perempuan dewasa sebanyak 87. Perlu diketahui, total korban dan total kasus bisa berbeda karena 1 kasus bisa terdapat lebih dari 1 korban.

Kepala Seksi (Kasi) Perlindungan Perempuan DKP3A Kaltim, Fachmi Rozano mengungkapkan bahwa, ada 2 sisi sudut pandang. Pertama, memandang di sejumlah kabupaten dan kota memang benar terjadi penurunan kasus. Namun untuk Samarinda, dia menyebut kekerasan bisa saja terjadi namun masyarakat yang aktif melapor.

Kedua, pihaknya berasumsi, bisa saja ada kekerasan yang terjadi di daerah lain namun masyarakatnya enggan melapor. Kendati demikian, Fachmi berharap adanya tren penurunan kasus di sejumlah kabupaten kota memang benar adanya.

"Takutnya nanti, ternyata malah banyak orang yang tidak melapor tapi kasusnya banyak. Itu yang sebenarnya kami takutkan," ungkapnya kepada Kaltimtoday.co.

Untuk sementara ini, pihaknya mengakui sempat mempertanyakan penurunan kasus yang jauh sekali pada 2021. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan jumlah pada 2019 dan 2020.

"Kami memandangnya, mudah-mudahan menurun. Tapi kami juga takutkan banyak masyarakat yang tidak melapor dan mengadu kalau ada kekerasan. Tapi kami ambil positifnya," lanjutnya.

Fachmi pun mengharapkan peran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di kabupaten dan kota serta masyarakatnya agar mengadu jika ada kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Banyaknya anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dipicu oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu ditambah dengan kondisi ekonomi yang menurun. Untuk bangkit kembali, ujar Fachmi, setidaknya harus ada proses panjang. Sehingga bisa saja terjadi suatu kondisi di mana tuntutan untuk memenuhi kebutuhan meningkat, namun ekonomi menurun.

"Apalagi kalau misalkan kekerasan terhadap anak itu paling banyak terkena kekerasan seksual. Kalau ini, mungkin kesadaran masyarakatnya yang kurang," tambahnya.

Menjelang 2022, DKP3A Kaltim akan tetap memberikan masukan kepada kabupaten dan kota. Mengingat yang mempunyai wilayah dan masyarakatnya adalah kabupaten dan kota. Fachmi menyebut, harus tetap melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat.

"Kan sudah ada UPTD, ada Puspaga. Kami harapkan semua turun ke kapangan untuk menggali apa yang menjadi masalahnya di masyarakat. Itu rencana kami pada 2022 nanti," beber Fachmi.

Di kesempatan berbeda, Wali Kota Samarinda, Andi Harun juga memberikan tanggapan. Melihat angka kasus dan korban terbanyak ada di Samarinda, ke depan pihaknya akan mengupayakan edukasi sembari berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Samarinda.

"Melalui DP2PA kami akan terus melakukan upaya pencegahan dan edukasinya. Salah satu dari hasil sosialisasi dan edukasi itu adalah mereka mau melaporkan. Biar para pelaku dihukum dengan hukuman berat. Sehingga membuat efek jera," tegas Andi.

Meski demikian, paling penting adalah menanamkan edukasi terkait kekerasan kepada masyarakat. Bahwa apapun jenis kekerasan, apalagi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, adalah tindakan pidana dan perbuatan yang tercela.

"Kami akan tingkatkan intensitas pembinaannya agar jumlah kasus bisa terminimalisasi," tandasnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.