Kaltimtoday.co, Samarinda - Idulfitri 1442 Hijriah telah berlalu. Sejak 6-17 Mei 2021 yakni hari ini, pelarangan mudik resmi diberlakukan pemerintah. Hanya orang-orang yang dikecualikan yang bisa bepergian. Asalkan bukan karena alasan mudik.

Di beberapa pos, lazimnya para aparat berjaga untuk mengantisipasi masyarakat yang tetap bersikeras mudik. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji menyampaikan tanggapannya.

Pihaknya, sebut Seno, sudah beberapa kali menghubungi pihak Satgas Covid-19, untuk selalu melakukan penyekatan, dan mereka pun menjawab penyekatan sudah dilakukan.

"Beberapa laporan masyarakat yang masuk kalau di titik sekian tidak ada penjagaan, saya teruskan ke pihak eksekutif, kepolisian, dan Satgas. Jawaban mereka, tetap terus melakukan itu (penyekatan)," beber Seno kepada awak media.

Baca Juga: Keselamatan Masyarakat Terancam, DPRD Kaltim Tegas Stop Truk Tambang di Jalan Umum

 

Baca Juga: DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Dorong Reformasi Tata Kelola dan Penguatan Ekonomi Daerah

Baca Juga: Norhayati Klarifikasi Rumor Pergantian Sekwan DPRD Kaltim

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kaltim Soroti SPMB 2025: Masalah Teknis hingga Pemerataan Akses Pendidikan

View this post on Instagram

Baca Juga: Dispora Kaltim Dorong Kebangkitan Sepak Bola Daerah Lewat Kolaborasi dan Pembinaan Berkelanjutan

Baca Juga: Regulasi dan Keterbatasan Waktu Jadi Alasan APBD Perubahan Kaltim 2025 Tanpa BanKeu, Hibah, dan Bansos

Baca Juga: Rapat Paripurna ke-23, DPRD Kaltim Dorong Raperda Strategis untuk Pendidikan Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan

Baca Juga: Sidak ke SMAN 10 Samarinda, DPRD Kaltim Dorong Percepatan Sarpras untuk Pembelajaran Siswa Baru

Baca Juga: Citra Sosial Pelaku Kejahatan Jadi Penghalang, DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik

Baca Juga: Insiden Gantung Diri di RS AWS, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi Soroti Minimnya Layanan Deteksi Psikologis Rentan

Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Lambannya Penanganan Kasus Serobot Lahan KHDTK, Dorong Sinkronisasi Data Gakkum dan Polda

Baca Juga: BK DPRD Kaltim Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pengusiran Kuasa Hukum RSHD

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Alasan Program Gratispol Tak Sepenuhnya Gratis, DPRD Kaltim Sebut Kapasitas Fiskal hingga Terbentur Regulasi

Ditanya apakah mengetahui kejadian di mana masyarakat lolos dari penyekatan di tiap pos, Seno pribadi mengaku tak tahu. Sejauh ini, pihaknya hanya menerima laporan dan meneruskan saja jika ada masyarakat yang mengeluhkan tidak ada penjagaan di beberapa titik. Misalnya titik di Samarinda-Tenggarong.

"Ada pun mereka tidak melaksanakan hal itu, tentunya itu oknum. Kami berharap, ada jawaban yang signifikan dari Satgas. Sebaiknya itu ditanyakan kembali kenapa bisa lolos. Kalau dari kami selaku pengawasan, kami selalu menyampaikan laporan," pungkas politisi dari Fraksi Gerindra.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]