Advertorial

Tinjau SDN 004 Muara Badak, Bupati Kukar Pastikan Tidak Ada Pungutan dan Evaluasi Rubel

M Jaini Rasyid — Kaltim Today 09 Juli 2025 12:52
Tinjau SDN 004 Muara Badak, Bupati Kukar Pastikan Tidak Ada Pungutan dan Evaluasi Rubel
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat meninjau SDN 004 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak. (Jen/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Tenggarong - Sejumlah program unggulan dalam visi Kukar Idaman Terbaik kini memasuki tahap pemantauan langsung, termasuk di sektor pendidikan. Fokus utamanya adalah memastikan fasilitas pendidikan dan kebijakan sekolah gratis berjalan sesuai rencana.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin memulai rangkaian pemantauan tersebut dengan meninjau SDN 004 Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, Selasa (8/7/2025).

Dalam kunjungan itu, Bupati dan Wakil Bupati melihat langsung kondisi sekolah dan sarana penunjangnya. Pihak sekolah turut menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya terkait keterbatasan ruang penyimpanan dan kebutuhan ruang belajar (rubel) tambahan.

Menanggapi hal tersebut, Aulia menyatakan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar di sekolah-sekolah seperti ini akan segera dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Kukar.

“Kita lihat tadi banyak barang tapi tidak ada ruang untuk menyimpan. Ini harus segera kita carikan solusinya,” ujarnya.

Meski sekolah masih dalam masa libur, Aulia juga ingin memastikan kebijakan pendidikan gratis bisa diimplementasikan dengan benar sejak tahun ajaran baru dimulai. Termasuk di antaranya larangan pungutan dan penjualan seragam di lingkungan sekolah.

Ia menegaskan, seluruh sekolah negeri di Kukar harus menerapkan kebijakan ini secara menyeluruh sebagai wujud pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan bebas biaya.

Kebijakan pendidikan gratis ini telah resmi dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Fokus utamanya adalah penghapusan pungutan di sekolah serta dukungan penyediaan seragam gratis bagi peserta didik baru melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kami ingin pastikan kebijakan pendidikan gratis bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jangan ada lagi beban biaya, termasuk dari pembelian seragam,” tegasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR] 



Berita Lainnya