Kaltimtoday.co, Samarinda - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan datang ke Samarinda dan Balikpapan, Selasa (24/8/2021).

Jokowi akan menjalani beberapa kunjungan kerja. Mulai memantau proses vaksinasi ribuan pelajar, hingga meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda seksi 1 dan 5.

Senin (23/8/2021), BEM FISIP Unmul turun ke jalan di simpang flyover Jalan Juanda. Menyuarakan aspirasi dan menolak kedatangan Jokowi ke Samarinda.

Presiden BEM FISIP Unmul, Ikzan Nopardi melalui keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa kedatangan orang nomor 1 di Indonesia itu tak akan mengubah atau mengobati luka masyarakat Kaltim akibat kebijakan yang dikeluarkannya.

Beberapa kasus disebutkan. Mulai banyak pejabat negara yang korupsi, pelemahan KPK, kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan, masyarakat kota yang rumahnya digusur, kriminalisasi masyarakat adat, maraknya penghapusan mural, dan masalah lainnya.

"Publik sangat kecewa dengan berbagai kejadian yang dialami oleh rakyat Indonesia. Contoh lain, persoalan lingkungan di Kaltim dengan lubang tambang yang tidak direklamasi dan maraknya tambang ilegal sampai kebebasan akademik yang terancam di kampus pun masih ada," ungkap Ikzan.

Pihaknya menilai, banyak kemunduran yang dialami Indonesia saat era kepemimpinan Jokowi. Dinilai pula dari indeks demokrasi Indonesia. Mengacu pada laporan dari The Economist Intelligence Unit, indeks demokrasi Indonesia berada di peringkat 64. Menandakan Indonesia sebagai negara yang cacat demokrasi.

BEM FISIP Unmul juga mengkritisi data indeks persepsi korupsi Indonesia yang kian memburuk. Pada 2019, berada di angka 40 dan menjadi 37 pada 2020. Hal itu menunjukkan komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi hanya lip service.

"Terlihat dari pidato kenegaraan presiden pada sehari jelang kemerdekaan Indonesia. Dari sekian banyak halaman pidato kenegaraan itu, persoalan pemberantan korupsi, HAM, dan kebebasan berekspresi luput. Padahal 3 isu itu sangat krusial kalau negara mau maju," lanjutnya.

Hingga akhirnya, BEM FISIP Unmul menyatakan mosi tidak percaya dan menolak kedatangan Jokowi ke Samarinda. Sebab pemerintahan era Jokowi, banyak kebijakan dan undang-undang yang tak pro terhadap kepentingan rakyat.

"Sehingga, kami memberikan nama rezim paradoks, yang artinya pernyataan yang disampaikan seolah-olah bertentangan dengan kebenaran dan fakta," tandasnya.

[YMD | TOS]