Kaltimtoday.co, Samarinda - Menghadapi masa keemasan industri pertambangan yang akan segera berakhir, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai gencar mempersiapkan sejumlah sektor penggerak ekonomi alternatif pengganti.

Adapun langkah ini menyusul komitmen pemkot dalam mewujudkan rencana Samarinda Bebas Tambang pada 2026 mendatang.

Beberapa sektor ekonomi yang akan menjadi prioritas di antaranya adalah bidang jasa, perdagangan, pariwisata, dan industri hijau lainnya. Hal ini dinilai selaras dengan arah pembangunan yang turut mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan dalam sebuah kesempatan menyatakan bahwa pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata tergolong kecil.

Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) misalnya, kontribusi sektor pariwisata masih jauh di bawah sektor tersier yang mencakup perdagangan, hotel & restoran, dan jasa-jasa, dengan kontribusi terbesar.

Lebih lanjut, Viktor berpendapat bahwa penerimaan daerah yang berasal dari sektor pariwisata perlu dibekali dengan payung hukum yang jelas. 

“Saat ini kontribusi pariwisata terhadap penerimaan daerah masih kecil. Nah, dengan Raperda ini harapannya bisa jadi payung hukum yang jelas sehingga PAD kita semakin meningkat,” ujar Viktor.

Dalam kesempatan yang sama, Viktor turut menyinggung organisasi perangkat daerah pariwisata di Samarinda yang saat ini masih harus membagi fokusnya pada bidang kepemudaan dan olah raga.

“Saya harap nanti juga ke depan supaya Dinas Pariwisata itu sendiri. Saat ini kan masih digabung ya, jadi Disporapar,” katanya menyoroti.

Menurutnya, untuk mencapai hasil optimal, Dinas Pariwisata perlu berdiri mandiri layaknya kementerian di tingkat pemerintah pusat. Viktor optimis, langkah tersebut mampu mendorong pengembangan pariwisata seturut dengan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi kalau ingin mendorong pertumbuhan ekonomi di pariwisata, ya harus punya dinas sendiri. Dan kita akan memberikan masukan ini kepada Bapak Wali Kota,” singkatnya.

[NKH | RWT | ADV DPRD SAMARINDA]