PENAJAM, Kaltimtoday.co - Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggelar serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Berbeda dengan kemewahan acara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, perayaan ini menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyuarakan keresahan terkait kerusakan lingkungan dan pelemahan demokrasi di Indonesia.

Perayaan dimulai dengan upacara bendera di Pantai Lango, Kecamatan Penajam, yang dihadiri oleh puluhan warga dari berbagai desa dan organisasi masyarakat sipil. Aktivitas dilanjutkan dengan pembentangan kain merah berukuran 50x15 meter bertuliskan "Indonesia is not for sale, Merdeka!" di Jembatan Pulau Balang oleh aktivis Greenpeace. Parade perahu di perairan sekitar jembatan menampilkan banner yang menyuarakan kritik, seperti "Selamatkan Teluk Balikpapan" dan "Tanah untuk Rakyat."

“Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin tidak ada artinya setelah satu dekade pemerintahannya membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan," kata Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia Arie Rompas. Ia juga mengkritik proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dianggap merampas hak masyarakat adat dan memberi ruang bagi oligarki, serta berpotensi memperburuk krisis iklim.

Sebelum proyek IKN dimulai, Pulau Kalimantan sudah lama dieksploitasi. Kolusi pemerintah dengan oligarki sawit dan bubur kertas telah mengakibatkan deforestasi hingga 15 juta hektare, mengancam keberlanjutan lingkungan dan merugikan masyarakat adat. Data Forest Watch Indonesia mencatat, sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN hilang selama lima tahun terakhir, menyisakan hanya 31.364 hektare tutupan hutan alam.

Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Fathur Roziqin Fen menambahkan, “IKN adalah ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan. Proyek ini tidak hanya mengabaikan dampak ekologis dan agraria, tapi juga mengancam keanekaragaman hayati di Teluk Balikpapan, termasuk habitat pesut dan buaya muara.”

Pembangunan IKN juga mengganggu ekosistem mangrove di hulu Teluk Balikpapan, yang berdampak pada peningkatan konflik antara fauna lokal dan masyarakat. Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Balikpapan, Mappaselle, menyatakan, “Kebijakan ini menandakan masyarakat pesisir belum merdeka dalam mengelola wilayah pesisir dan laut mereka.”

Selain dampak ekologis, proyek IKN juga membebani keuangan negara dengan alokasi APBN Rp72,3 triliun untuk proyek senilai Rp466 triliun, sementara pemerintah terus mencari investor dengan berbagai insentif pajak. Biaya upacara HUT RI ke-79 di IKN yang membengkak menjadi Rp87 miliar juga menuai kritik. 

Juru Kampanye Trend Asia Meike Inda Erlina menambahkan, “Jokowi mewariskan beban ekonomi dan ekologis yang besar kepada rakyat. Proyek ini lebih menguntungkan elite ekonomi-politik yang dekat dengan pemerintahan saat ini.”

Warga dan aktivis di Penajam Paser Utara mengakhiri peringatan dengan seruan agar pemerintah memulihkan Kalimantan Timur dan memperbaiki kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

[TOS | KURAWAL]