Samarinda
4 Sekolah Uji Coba Belajar Tatap Muka, DPRD Samarinda Ingatkan Pemkot Terus Awasi Prokes

Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Maswedi mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda agar terus mengawasi 4 sekolah yang sedang melakukan proses belajar mengajar tatap muka, memastikan protokol kesehatan (prokes) tetap berjalan.
Menurut politisi Nasdem ini, Samarinda salah satu daerah yang memiliki angka penyebaran Covid-19 yang cukup tinggi. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memberikan rekomendasi bagi daerah yang telah siap membuka sekolah tatap muka, sementara Samarinda masih melakukan uji coba dengan 4 sekolah.
"Setiap daerah memang memiliki kondisi Covid-19 yang berbeda, banyak pertimbangan yang harus dilakukan misalkan persetujuan orangtua murid, guru dan komite sekolah dinas pendidikan dan satgas Covid-19 dan fasilitas prokes pun harus terpenuhi. Sebenarnya kami masih dilema termasuk vaksinasi untuk guru pun masih sedikit," ungkap Maswedi.
View this post on Instagram
Lebih lanjut dia mengatakan, Pemkot Samarinda harus mengontrol secara berkala dan memastikan 4 sekolah yang sedang melakukan proses belajar mengajar tatap muka terus memantau agar prokes terus dijalankan agar menghindari anak didik terpapar Covid-19.
Pemkot Samarinda pun harus hati-hati saat memberikan rekomendasi bagi sekolah yang akan melakukan belajar tatap muka, pasalnya 10 kecamatan di Samarinda masih berada dalam zona merah.
"Kalau 4 sekolah itu berhasil dari uji coba, maka 50 sekolah bakal dibuka. Kita perlu waspada karena tanggung jawab Pemkot Samarinda sangat berat terhadap orangtua murid masing-masing," tutupnya.
[SDH | RWT | ADV]
Related Posts
- Survei Spotify: Musik dan Podcast Jadi Bagian Penting Hidup Sehari-hari Gen Z Indonesia
- RUU Masyarakat Adat Kembali Disorot: Pengakuan Hak Dinilai Kunci Ekonomi Inklusif
- VinFast Bangun Pabrik Kendaraan Listrik di Indonesia, Janjikan Akses Lebih Luas bagi Konsumen
- Lewat Program Jospol, Pemprov Kaltim Beri Insentif Rp 500 Ribu per Bulan untuk Honorer Guru TK-SMP hingga Guru Pesantren
- Antara Pelayanan dan Kekuasaan: Kritik atas Budaya Birokrasi dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia