SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Seorang asisten pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, diduga melakukan tindakan intimidatif kepada wartawan saat peliputan agenda resmi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (21/7/2025). Insiden ini terjadi ketika sejumlah jurnalis tengah melakukan wawancara doorstop usai acara penandatanganan kerja sama Pemprov Kaltim dengan dua yayasan lingkungan hidup.

Acara yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu itu melibatkan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan Yayasan Laut Biru Kepulauan Derawan (YLBKD) untuk kerja sama periode 2025–2030. Seusai kegiatan, sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan kepada Gubernur, termasuk mengenai ketidakhadiran pimpinan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kaltim yang digelar di hari yang sama.

Saat pertanyaan tersebut diajukan, seorang ajudan perempuan mendekati wartawan dan berulang kali meminta sesi wawancara dihentikan. “Sudah selesai, sudah selesai,” katanya sambil memberikan peringatan dengan nada tinggi, “Tandai, tandai,” yang ditujukan kepada wartawan yang bertanya.

Meski sempat dihalangi, Gubernur Rudy Mas’ud tetap memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Namun setelah sesi doorstop selesai, wartawan yang bertanya kembali didatangi oleh dua orang asisten pribadi—laki-laki dan perempuan—yang menanyakan nama dan asal medianya.

Wartawan tersebut menjawab dengan tenang dan menjelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan relevan dengan tugas jurnalistik, tanpa maksud pribadi. Ajudan perempuan kemudian meninggalkan lokasi, sementara ajudan laki-laki mengajak bersalaman. 

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kaltim, Abdurrahman Amin, mengecam insiden tersebut. Ia menegaskan, tindakan mengintervensi wawancara bukanlah sikap yang layak ditunjukkan oleh pejabat atau stafnya.

“Kalau pertanyaannya menyangkut tugas dan kewenangan publik, tidak ada alasan untuk dihalangi. Kalau pun tidak ingin menjawab, lebih baik sampaikan secara elegan, bukan dengan intimidasi,” kata Abdurrahman.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruang dialog antara pejabat dan wartawan. “Gubernur sebaiknya membangun komunikasi yang sehat dengan media, bukan malah menjauh. Wartawan bekerja berdasarkan etika,” tegasnya.

[TOS]