Kaltimtoday.co - Kehadiran Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin, sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, telah memicu sorotan dan reaksi dari berbagai pihak. Partai Demokrat, salah satu partai yang terlibat dalam Koalisi Perubahan, juga meradang terhadap keputusan ini sambil mengungkap sejarah hubungan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, merilis pernyataan yang mengungkapkan kronologi pemilihan Cak Imin sebagai cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Dalam rilis tersebut, dijelaskan bahwa sebelumnya, meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem) sebagai calon presiden sejak Oktober 2022, hingga Januari 2023, baik Anies maupun Partai NasDem belum berhasil membentuk koalisi partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas presidential threshold sebesar 20 persen.

Kemudian, pada 23 Januari 2023, di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk bersama-sama "menjemput takdir" sebagai pasangan capres-cawapres 2024-2029. Kesepakatan tersebut adalah Anies membawa Partai NasDem dan AHY membawa Partai Demokrat.

"Keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8," kata Teuku, yang juga merupakan anggota Tim 8.

Rilis ini juga menjelaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara resmi dideklarasikan pada 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketua umum dari tiga partai, yang mencakup enam butir kesepakatan.

Namun, dalam beberapa waktu kemudian, Anies Baswedan, sebagai capres Koalisi Perubahan, mendapatkan desakan dari berbagai pihak untuk segera mendeklarasikan koalisi tersebut. Partai-partai yang terlibat, terutama PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8, sepakat untuk segera mendeklarasikan keberadaan Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang akan diusung.

"Tim 8 bersepakat, berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial," kata Teuku.

Namun, ada indikasi bahwa ketidaksepakatan muncul dalam hal penetapan waktu deklarasi. Anies Baswedan nampaknya terkait lebih kuat dengan Surya Paloh dari Partai NasDem yang ingin menunda deklarasi, sedangkan AHY dan PKS lebih mendukung percepatan deklarasi. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Pada pertemuan Anies Baswedan dengan Tim 8 dan AHY, Anies menyatakan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. Dengan waktu yang semakin mendesak dan keputusan cawapres telah diambil, Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda deklarasi.

Pada akhirnya, keputusan ini mencerminkan dinamika kompleks dalam dunia politik, di mana kepentingan dan dinamika antarpartai sering kali saling bertabrakan. Sementara Koalisi Perubahan untuk Persatuan mungkin telah diumumkan, tetapi perjalanan menuju Pilpres 2024 masih akan diwarnai oleh berbagai perkembangan dan intrik politik.