Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kaltim mensiasati penyusutan anggaran dalam APBD Kaltim 2026, buntut kebijakan efisiensi dari pusat. APBD yang semulanya Rp 21 Triliun, kini hanya menjadi Rp 15,15 Triliun saja. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi akan melakukan perampingan pada belanja hingga kegiatan-kegiatan yang bersifat non prioritas. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud pada Senin (01/12/2025) usai menghadiri rapat briefing di Kantor Gubernur Kaltim.

"Pertama kita efisiensikan belanja-belanja yang tidak terlalu penting, termasuk juga kegiatan makan dan minum, dan perjalanan perjalanan dinas semuanya dirampingkan, perampingannya 66 persen, itu semua sudah termasuk seluruh OPD," tegasnya.

Pendapatan transfer 2026 yang semula diestimasi Rp9,33 triliun disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun atau 66,39 persen. Penurunan ini membuat total penerimaan daerah yang sebelumnya disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun berubah menjadi Rp15,15 triliun.

Ditambah dengan anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula Rp6,06 triliun pada 2025, tahun depan hanya Rp1,62 triliun saja.

Rudy Mas'ud menyadari bahwa akan ada hal-hal yang tidak terakomodir oleh pemerintah provinsi, mengingat penyusutan anggaran yang cukup drastis. Namun, pihaknya tetap memaksimalkan program-program prioritas yang sudah dirancang untuk kebutuhan masyarakat Kaltim sendiri.

"Jadi saudara-saudara ku semuanya, kalau ada yang belum terakomodir, mohon dimaafkan. Tetapi seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kaltim, semuanya tetap berjalan dengan baik dan normal," imbuhnya.

Dua sektor paling prioritas yang akan berjalan yakni di sektor pendidikan dan kesehatan. Ditambah dengan sektor infrastruktur, yang menjadi tantangan di Kalimantan Timur saat ini.

"Gratispol tetap akan jalan. Program prioritas yang akan berjalan mengacu pada pendidikan dan kesehatan ya. Kami tetap berupaya pelayanan infrastruktur, tetap kita maksimalkan," tutupnya.

[RWT]