Kaltimtoday.co, Samarinda - Kemacetan di Simpang Lima Gunung Lingai yang selama ini membuat pengendara gigit jari setiap jam sibuk akhirnya akan diurai tuntas. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak lagi ingin berpangku tangan. Lewat rekayasa lalu lintas besar-besaran, kawasan yang dikenal sebagai simpang paling padat di jalur utara kota itu akan mengalami perubahan total dalam waktu dekat. 

Langkah tegas ini digerakkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai hasil evaluasi bersama lintas instansi untuk memecah arus padat yang kerap menumpuk di kawasan tersebut.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis jangka pendek. Salah satunya, kendaraan roda empat dari arah Gunung Lingai akan dilarang masuk langsung ke simpang dan dialihkan menuju Jalan Tridharma, sementara roda dua masih diperbolehkan melintas dengan pengaturan ketat. 

“Untuk sementara, roda empat dari arah Gunung Lingai akan kita arahkan ke Jalan Tridharma. Hanya roda dua yang masih boleh melintas langsung, dengan pengaturan tertentu,” jelas Manalu, Rabu (12/11/2025).

Sebagai bagian dari manajemen lalu lintas baru, Dishub bersama Dinas PUPR Kota Samarinda akan memasang 45 barrier beton di sejumlah titik strategis, yakni di sisi Jalan PM Noor dan Jalan D.I. Panjaitan arah Alaya. Tujuannya, memecah arus kendaraan dan mencegah pertemuan lalu lintas padat di jam sibuk. 

“Satu barrier panjangnya satu meter, jadi total sekitar 45 meter pengaman akan kita pasang. Ini bagian dari upaya pengaturan arus supaya tidak terjadi penumpukan kendaraan di simpang,” ujarnya.

Selain mengurai kemacetan, Dishub juga fokus pada keselamatan pengendara. Di Jalan Tridharma yang berbatasan langsung dengan Sungai Karang Mumus, akan dipasang pagar pengaman baru. 

“Dari laporan kelurahan, pernah terjadi kecelakaan karena tidak ada pagar pembatas antara jalan dan sungai. Jadi ini juga kita tangani segera,” imbuhnya.

Untuk jangka menengah dan panjang, Dishub berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait rencana pelebaran jalan dan pembangunan dua jembatan baru, yakni Jembatan Mati dan Jembatan Sungai Karang Mumus, yang menjadi penyebab utama penyempitan arus. 

“Pelebaran ini butuh pembebasan lahan dan akan dikoordinasikan dengan PUPR provinsi dan kementerian karena status Jalan PM Noor termasuk jalan nasional,” jelas Manalu.

Pemkot juga menyoroti keberadaan pasar dadakan di sekitar simpang yang kerap memperparah kemacetan. Berdasarkan data kelurahan, ada sekitar 28 pedagang yang beroperasi tanpa izin dan tidak memberikan kontribusi retribusi. 

“Kita sudah arahkan agar mereka segera pindah ke Jalan Haji Dundup. Karena sifatnya pasar tumpahan, lokasi itu lebih aman dan tidak mengganggu arus kendaraan,” tegasnya.

Sebelum penerapan pola baru diberlakukan, Dishub bersama kecamatan, kelurahan, Satlantas, dan instansi terkait akan melakukan sosialisasi selama dua hingga tiga minggu melalui media sosial dan selebaran. 

“Tujuannya agar masyarakat lebih siap dan memahami perubahan arah lalu lintas. Kami ingin penataan ini berjalan tertib tanpa harus ada pengaturan manual dari warga,” pungkasnya.

[NKH]