SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Banjir yang terus melanda Kota Samarinda disebut sebagai akibat dari "dosa-dosa kebijakan" di masa lalu dan lemahnya penegakan tata ruang. Masalah ini diperparah oleh masifnya pembukaan lahan dan buruknya perencanaan pembangunan yang mengabaikan kondisi geografis kota.

Menurut Rustam Fahmi, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, banjir di Samarinda adalah masalah yang didominasi oleh faktor manusia dan tata kelola yang tidak konsisten.

"Samarinda itu adalah kampung yang jadi kota, berkembang tanpa desain," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa lebih dari separuh wilayah Samarinda sebenarnya adalah lahan basah dan rawa-rawa yang kini banyak dialihfungsikan menjadi perumahan dan industri.

Sementara itu, Hamzah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda menyebut bahwa banjir diperburuk oleh perubahan iklim dan pembukaan lahan masif untuk pertambangan serta perumahan. Ia menyoroti tantangan sosial dalam penanganan bencana.

"Masalahnya masyarakat ada yang punya kemampuan untuk membangun sesuai dengan harapan kita, tapi ada juga yang tidak. Mereka tidak punya pilihan selain hidup di daerah yang punya risiko bencana tinggi," kata Hamzah.

Senada dengan itu, Farid Nurrahman dari Planosentris Nusantara, sebuah pusat studi urban yang berbasis di Kaltim, mengungkapkan bahwa Samarinda tidak memiliki visi jangka panjang yang jelas dalam pembangunannya.

"Banjir yang terjadi di Samarinda hari ini adalah dosa-dosa kebijakan 10, 20, atau bahkan 40 tahun yang lalu, yang tidak mengantisipasi bahwa kota ini akan berkembang sebesar ini," ujarnya.

Ia menyimpulkan bahwa solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir adalah dengan memperkuat visi tata ruang dan konsisten dalam penegakan aturan.

Para narasumber sepakat bahwa tanpa tindakan tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan edukasi publik yang masif, masalah banjir akan terus menjadi ancaman serius bagi warga Samarinda.

[TOS]