Daerah
Berkat Program RLH, Akmal Malik Sebut Kemiskinan Ekstrem di Kaltim Berkurang

Kaltimtoday.co - Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik bersyukur atas penurunan angka kemiskinan ekstrem di Benua Etam.
Menurut Akmal Malik, penurunan angka kemiskinan ekstrem ini tidak lepas dari komitmen Pemprov Kaltim dalam melaksanakan program Rumah Layak Huni (RLH). Program ini dijalankan bersama dengan perusahaan-perusahaan di Kaltim, dan terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.
“Saya salut dan bangga kepada teman-teman di birokrasi Pemprov Kaltim. Karena, telah mendorong CSR-CSR yang dimiliki perusahaan untuk mendukung program RLH atau bedah rumah di Kaltim. Sehingga kemiskinan ekstrem berkurang saat ini,” kata Akmal Malik dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan PT BPD Kaltimtara.
Menurut Akmal, salah satu indikator masyarakat miskin tidak memiliki rumah yang layak huni. Misal, rumah yang tidak memiliki sarana Mandi Cuci Kakus (MCK).
“Memang masih ada rumah penduduk yang tidak memiliki MCK,” ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut Akmal, jika semua itu dapat dipetakan sejak dini. Maka, Pemerintah Daerah akan lebih cepat mengetahui data masyarakat yang termasuk kategori penduduk miskin ekstrem.
Karena itu, tegas Akmal, program pembangunan RLH tetap menjadi perhatian dan komitmen Pemprov Kaltim hingga sekarang.
“Jika, kita semua sudah mengetahui data mereka. Maka, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kategori kemiskinan ekstrem ini,” ujarnya.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Kaltim Terancam Tekanan Ekonomi Jika Pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah 2026 Direalisasikan
- Isu Pemangkasan TKD Kaltim, Ekonom Desak Pemerintah Perkuat Fiskal Daerah
- Jatam Kaltim: Kasus Korupsi IUP Donna Faroek-Rudi Ong Bukan Sekadar Kerugian Negara, tapi Kejahatan Ekologis
- KPK Resmi Tahan Dayang Dona 20 Hari Terkait Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan
- DBH Kaltim Terancam Dipangkas, Pengamat Nilai Kepala Daerah Kurang Proaktif Hadapi Tekanan Pusat