Kaltimtoday.co - Pemerintah Indonesia mengambil langkah dalam menyeimbangkan keuangan negara dengan melakukan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306 triliun. Dari jumlah ini, Rp 256,1 triliun dialokasikan untuk pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga (K/L), sementara Rp 50,59 triliun berasal dari pengurangan transfer ke daerah.

Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang resmi ditandatangani pada 22 Januari 2025. Inpres ini menginstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk mengefektifkan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Langkah efisiensi ini mencakup pengurangan belanja yang bersifat non-prioritas, seperti pengadaan alat tulis kantor, penyelenggaraan acara seremonial, rapat, seminar, serta honor output kegiatan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, memastikan ketepatan sasaran belanja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintah.

Daftar Kementerian dan Lembaga dengan Pemangkasan Anggaran Terbesar Tahun 2025
Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang mengalami efisiensi anggaran terbesar pada tahun 2025:

1. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

• Pemangkasan Anggaran: Rp 4,81 triliun
• Persentase Efisiensi: 75,2% dari total anggaran Rp 6,39 triliun
• Pemotongan signifikan ini berdampak pada alokasi pembangunan ibu kota baru Indonesia.

2. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

• Pemangkasan Anggaran: Rp 81,38 triliun
• Persentase Efisiensi: 73,34% dari total anggaran Rp 110,95 triliun
• Pengurangan terjadi terutama pada proyek infrastruktur dengan prioritas lebih rendah.

3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenpera)

• Pemangkasan Anggaran: Rp 3,66 triliun
• Persentase Efisiensi: 69,4% dari total anggaran Rp 5,27 triliun
• Program perumahan yang tidak mendesak menjadi fokus efisiensi.

4. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

• Pemangkasan Anggaran: Rp 1,46 triliun
• Persentase Efisiensi: 62,9% dari total anggaran Rp 2,33 triliun
• Pengurangan lebih banyak menyasar program olahraga yang dianggap kurang mendesak.

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

• Pemangkasan Anggaran: Rp 433,19 miliar
• Persentase Efisiensi: 69,1% dari total anggaran Rp 626,39 miliar
• Efisiensi dilakukan pada belanja administratif dan operasional yang tidak bersifat mendesak.

6. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

• Pemangkasan Anggaran: Rp 6 miliar
• Persentase Efisiensi: 66,4% dari total anggaran Rp 9,02 miliar
• Pemotongan anggaran mencakup program-program yang dinilai tidak prioritas.

7. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

• Pemangkasan Anggaran: Rp 144,5 miliar
• Persentase Efisiensi: 62,8% dari total anggaran Rp 229,9 miliar
• Efisiensi dilakukan pada pembiayaan operasional dan kegiatan non-prioritas.

8. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang

• Pemangkasan Anggaran: Rp 33,6 miliar
• Persentase Efisiensi: 62,8% dari total anggaran Rp 53,49 miliar
• Fokus efisiensi diarahkan pada pengeluaran yang tidak esensial.

9. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

• Pemangkasan Anggaran: Rp 27,6 miliar
• Persentase Efisiensi: 62,6% dari total anggaran Rp 44 miliar
• Pengurangan anggaran berdampak pada beberapa program yang dinilai kurang mendesak.

10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

• Pemangkasan Anggaran: Rp 1,23 triliun
• Persentase Efisiensi: 62,18% dari total anggaran Rp 1,99 triliun
• Meskipun mengalami pemotongan besar, program strategis di kawasan Batam tetap diprioritaskan.

[RWT]