Kaltimtoday.co, Tenggarong - Anggota DPRD Kukar, Saparuddin Pabonglean menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) terkait sanksi administratif untuk masyarakat yang enggan divaksin, jika dilihat dari sisi niatnya bagus. Apalagi dalam rangka menyelamatkan orang banyak.

Dia menuturkan, apabila kebijakan sanksi tersebut dalam situasi sangat darurat ya mungkin sah-sah saja.

"Tapi namanya vaksin inikan memang idealnya atas kesadaran masyarakat di dorong oleh pemerintah," kata Saparuddin sapaan akrabnya kepada Kaltimtoday.co, Senin (15/02/2021).

Kendati, lanjut Saparuddin, ada orang yang  tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) perlu mengambil langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi dengan memberikan penyadaran bahwa, ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi.

Supaya masyarakat tau bahwa vaksin ini juga menyangkut kepentingan dan keselamatan orang lain.

"Intinya perlu disosialisasikan dan diberi penyadaran masyarakat dan pendekatan secara persuasif," pesannya.

Sementara ada beberapa kelompok tertentu yang memang tidak bisa divaksin seperti dari usia hingga penyakit tertentu sebab secara medis tidak bisa divaksin.

[SUP | NON]