Kaltimtoday.co, Samarinda - Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kalimantan Timur angkat bicara terkait polemik dugaan pelarangan paskibraka putri mengenakan hijab oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai penanggung jawab program paskibraka.

Diketahui, sekitar 18 calon paskibraka putri telah dikukuhkan oleh Presiden RI Joko Widodo di IKN pada Selasa (13/08/2024). Namun, tidak ada satupun paskibraka putri yang mengenakan hijab. Hal ini menjadi sorotan beberapa pihak seperti Menpora hingga PPI.

"Ini merupakan diskriminasi aqidah, kami mengecam keras atas tindakan pelanggaran akidah yang terjadi," kata Ketua PPI Kaltim, Indrawati.

Lebih lanjut, Indawati menjelaskan bahwa BPIP lah yang mempunyai kewenangan atas kebijakan yang berlaku. Dalam hal ini, dirinya bersama pengurus dan seluruh Purna Paskibraka Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mendesak BPIP untuk melakukan klarifikasi secara utuh.

"Kami ingin kebijakan pelarangan menggunakan hijab bagi pasukan paskibraka putih diubah. Serta BPIP harus memberikan klarifikasi dan meminta maaf atas kejadian ini," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Gousta Feriza, dalam konferensi pers di Sekretariat Pengurus Pusat PPI, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan juga turut memberikan pernyataan tegas atas kejadian yang tidak biasa tersebut.

"Kami atas nama seluruh anggota PPI dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota paskibraka putri nasional, yang biasa menggunakan hijab namun harus melepaskannya," tuturnya.

Kendati begitu, Gousta  juga meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku Pengelola dan Penanggung Jawab harus bersedia mengevaluasi kebijakan dan keputusan-keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur pancasila.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp