Kaltimtoday.co, Samarinda - Penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait new normal atau tatanan hidup normal baru yang produktif dan aman Covid-19 harus diikuti kesiapan di daerah.

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltim Dr HM Jauhar Efendi menyebutkan jika pada saatnya Kaltim melaksanakan new normal maka harus memenuhi lima aspek yang menjadi standar protokol baru.

"Ada lima persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengarah kesana (new normal). Ada kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat sebelum penerapannya," kata Jauhar, Senin (9/6/2020).

Adapun aspek yang harus dipenuhi Pemprov Kaltim itu di antaranya memastikan angka reproduksi penyebaran di bawah 1. Kondisinya angka reproduksi penyebaran Kaltim masih pada posisi 1,1 sampai 1,2.

"Sebenarnya ini sudah cukup bagus. Tapi kalau melihat persyaratannya, Kaltim  masih belum termasuk yang melaksanakan new normal. Apalagi jika melihat sebaran per kabupaten yang cuma ada 1 kabupaten bersih kasus Covid-19," kata Jauhar

Selanjutnya, sistem yang ada harus mampu mengedepankan identifikasi, isolasi, pengujian pasca kontak, hingga melakukankarantina orang terinfeksi, hingga menekan resiko wabah Covid-19.

“Semuanya harus dipersiapkan secara matang. Utamanya aspek kesehatan,” ucapnya.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Today (@kaltimtoday.co) pada 8 Jun 2020 jam 5:50 PDT

Sedangkan terkait pertanyaan tiga aspek penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Kaltim, yakni kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bantuan sosial masyarakat semua telah diupayakan dilakukan secara optimal.

Diantaranya sektor Dikbud yang terkendala data yang mau diajukan provinsi juga diajukan ke pusat sehingga diputuskan menggunakan konfirmasi pusat kepastian dapat atau tidak.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Kaltim mengalami peningkatan. Kasus-kasus baru disumbangkan orang tanpa gejala yang baru datang dari luar daerah. Mereka hendak kembali bekerja di Kaltim.

Untuk itu, Andi M Ishak menegaskan agar warga Kaltim untuk mewaspadai Orang Tanpa Gejala (OTG) yang dapat dengan mudah menularkan virus tersebut.

“Dalam seminggu terakhir, kasus Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan terkonfirmasi Covid-19 justru berasal dari Orang Tanpa Gejala yang masuk ke Kaltim maupun bepergian ke luar Kaltim dan kembali dengan membawa virusnya,” ujar Andi.

Dijelaskannya OTG untuk Provinsi Kaltim hingga 8 Juni 2020 sebanyak 695 orang dan kasus PDP sebanyak 789 dan kasus terkonfirmasi Positif Covid-19 sebanyak 338 orang. Sementara kasus Negatif juga terus bertambah dan kini berjumlah 916 serta yang meninggal dunia hanya sebanyak tiga orang.

Andi mengatakan bahwa Indonesia, khususnya Kaltim belum terbebas dengan pandemi Covid-19, sehingga ia meminta perhatian dan semua orang memiliki tanggungjawab untuk memutus rantai penularan.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pusat Bumbu Samarinda (@pasarbumbu.smr) pada 31 Mei 2020 jam 3:54 PDT

Andi mewanti-wanti kabupaten/kota yang akan menerapkan dan merencanakan menerapkan relaksasi, bahwa ada beberapa potensi yang perlu diwaspadai. Pelonggaran, ujar Andi  bukan berarti menganggap virus korona tidak ada disekitar kita.

“Pelonggaran bukan berarti membebaskan masyarakat seperti sebelum adanya wabah Covid-19, tetapi bagaimana tetap membuat masyarakat produktif dengan menjalankan roda ekonominya, melakukan tugas sosial dan lain-lain tetapi tetap aman dari virus Covid-19,” tegasnya.

Untuk dapat produktif dan terhindar dari virus berbahaya ini, ucapnya, mau tidak mau masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam beraktifitas.

“Kita harus disiplin menjaga jarak dengan orang baik di sektor pemerintahan, swasta dan semua sektor yang akan dilonggarkan. Prinsipnya, menjaga jarak saat beraktivitas dengan tanda-tanda yang jelas, Selain itu juga mewajibkan pekerja memakai masker, rajin mencuci tangan atau hand-sanitizer. Sudahkan semua menyiapkan ini tatkala pelonggaran?” tutupnya

[TOS]