Kaltimtoday.co - Partai Gerindra resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota, dipilih kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Alasan utama di balik dukungan ini adalah efisiensi anggaran dan upaya menekan ongkos politik yang kian melambung.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD akan jauh lebih efisien di berbagai lini, mulai dari penjaringan kandidat hingga pelaksanaan teknis.

"Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur," ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Sugiono membeberkan data perbandingan anggaran Pilkada yang melonjak drastis. Pada tahun 2015, dana hibah APBD untuk Pilkada tercatat hampir Rp 7 triliun, namun angka tersebut membengkak hingga lebih dari Rp 37 triliun pada tahun 2024.

Menurut Sugiono, dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif... Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan," tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.

Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti beban biaya kampanye bagi calon kepala daerah yang dinilai sudah pada tahap menghambat (prohibitive). Mahalnya ongkos politik dianggap menjadi penghalang bagi sosok-sosok kompeten yang ingin mengabdi namun terkendala biaya.

"Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi... bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa," imbuh Sugiono.

Usulan ini sejalan dengan rekomendasi yang sebelumnya dilemparkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil menyampaikan usulan tersebut di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, awal Desember lalu.

Bahlil menilai pemilihan lewat DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan mengurangi kerumitan politik, meski ia tetap menekankan perlunya kajian mendalam melalui pembahasan RUU bidang politik tahun depan.

"Alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD... biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam," kata Bahlil.

[TOS]