BERAU, Kaltimtoday.co - Fenomena politik uang, yang dikenal sebagai “serangan fajar,” menjadi momok dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam integritas demokrasi.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Berau Handayani Jaka Saputra mengungkapkan, budaya politik uang telah mengakar kuat di masyarakat, dipengaruhi oleh praktik serupa dalam pemilihan legislatif.

Menurut Handayani, politik uang dalam pemilu legislatif telah menciptakan ekspektasi di masyarakat bahwa hal serupa akan terjadi dalam Pilkada. Kebiasaan menerima uang dalam pemilihan sebelumnya mendorong masyarakat untuk menganggap partisipasi politik sebagai peluang mendapatkan keuntungan finansial instan. Ia menegaskan bahwa persepsi ini tidak hanya merusak tatanan sosial, tetapi juga mengabaikan kandidat yang memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas.

Handayani menyebutkan bahwa praktik “serangan fajar” menjadi ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. Masa tenang menjelang Pilkada sering kali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memberikan uang atau barang demi memengaruhi pilihan masyarakat. Ia mengibaratkan praktik ini sebagai penyakit kronis yang menggerogoti demokrasi. Jika terus berlangsung, politik uang akan melemahkan kesadaran politik masyarakat, menurunkan kualitas kepemimpinan, dan menciptakan budaya transaksional dalam setiap proses demokrasi.

Pemimpin yang terpilih melalui politik uang, menurut Handayani, cenderung mengabaikan kepentingan rakyat karena lebih fokus mengembalikan modal politiknya. Hal ini membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh individu yang memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan publik.

“Jangan pernah bermimpi mendapatkan pemimpin yang jujur dan amanah jika suara rakyat masih bisa dibeli dengan harga murah,” ujarnya.

Handayani menekankan pentingnya langkah tegas untuk menolak segala bentuk politik uang. Ia menilai bahwa menolak serangan fajar adalah bentuk penguatan kemerdekaan dalam memilih dan menjaga harga diri sebagai pemilih. Selain itu, komitmen untuk menolak politik uang akan mendewasakan demokrasi dan menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas.

Ia juga mendorong pendidikan politik secara masif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang berintegritas dan mendorong kesadaran bahwa demokrasi adalah alat untuk memilih pemimpin terbaik, bukan sekadar alat untuk mendapatkan keuntungan instan.

Di tengah ancaman budaya politik uang ini, Handayani berharap Pilkada mendatang bisa menjadi momentum untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Dengan menolak politik uang, masyarakat dapat berkontribusi pada terwujudnya Pilkada yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

“Tolak serangan fajar, demi demokrasi yang sehat dan pemimpin yang amanah,” pungkasnya.

[TOS]