Kaltimtoday.co, Balikpapan - DPRD Balikpapan menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Tadulako Kota Palu, Sulawesi Tengah sebagai Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terkait dengan manajemen pelayanan publik.

Rombongan yang berisi sebanyak 30 mahasiswa tersebut disambut baik oleh Humas Protokol (Humpro) DPRD Balikpapan di ruang rapat paripurna, Selasa (21/5/2024).

Koordinator Tim PPL Universitas Tadulako Palu, Imam Sofyan menyampaikan tujuan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Sospol) dari program studi S1 administrasi publik untuk mendalami ilmu manajemen pelayanan publik.

"Kenapa kami memilih Kota Balikpapan? Ini karena Balikpapan sebagai kota transit menuju Ibu Kota Nusantara (IKN)," ucap dr Imam.

Dia mengatakan, rombongan ini tiba di Kota Beriman sejak Minggu kemarin, kemudian berkunjung ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Selanjutnya akan berkunjung ke Universitas Mulawarman (Unmul) dan IKN.

"Aktivitas kami di sini mulai kemarin, kami sudah bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan pelayanan publik," ujarnya.

Ia mengaku mahasiswa mendapatkan ilmu baru saat berkunjung ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPTSP) Balikpapan terutama tentang Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Jadi secara teoritis kami belajar di kampus, tapi mereka melihat aplikasi yang luar biasa berdampak pada perubahan Kota Balikpapan. Apalagi dalam rangka mendukung IKN," tuturnya.

Begitu juga dengan kunjungan ke DPRD Balikpapan, diakuinya mau melihat proses dari fungsi legislasi, kontrol dan anggaran. Namun karena Anggota DPRD Balikpapan lagi perjalanan dinas, sehingga merubah skema menjadi bidang kehumasan.

"Kami ubah strategi semalam, tentang rahasia kesuksesan kehumasan dalam membantu pelayanan anggota dewan, termasuk protokoler dan teman-teman media dalam menjalani peran dan fungsinya," ungkapnya.

Ketua Tim Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Balikpapan, I Gusti Ayu Julia Tungga Dewi menjelaskan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut terkait pelayanan publik.

"Sebenarnya sifat kami ini hanya sebagai fasilitator, jadi ketika ada aduan, itu kami lebih kepada meminta amanah dari Ketua DPRD. Misalnya, ada surat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk audensi. Nah itu biasanya kami arahkan untuk masukan dulu suratnya, ketika surat itu sudah disposisi oleh Ketua DPRD baru kami bisa tindak lanjut mulai dari segi undangannya, fasilitasi ruangannya dan makan hingga minumnya," jelasnya.

Namun di sisi pelayanan itu, sekretariat mengalami kendala. Salah satu kendalanya adalah soal waktu yang kadang-kadang kerap berubah seketika.

"Ketika sudah ada waktu yang terjadwal, tiba-tiba dalam waktu sepersekian detik ada undangan anggota dewannya, ada yang mau ikut perjalanan dinas, jadi akhirnya kami mengulang lagi, kami koordinasikan lagi ke masyarakat yang mau ke DPRD. Jadi kendalanya, sebenarnya di waktu," tambah Staf Humpro DPRD Balikpapan, Leni.

[RWT | ADV DPRD BALIKPAPAN]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News , dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp