Kaltimtoday.co, Bontang - Komisi I DPRD Bontang membeberkan hasil kunjungannya ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Kaltim, Jumat (5/3/2021) lalu.

Anggota Komisi I DPRD Bontang, Muhammad Irfan mengatakan, pertemuan dengan Disnaker Kaltim untuk mengetahui mekanisme proses pelimpahan pengelolaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Bontang Lestari dari provinsi ke pemerintah daerah (Pemda).

"Disnaker provinsi menyambut baik wacana itu. Tinggal kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengajukan proses hibah ke Gubernur Kaltim," ujar Irfan di Gedung DPRD Bontang, Senin (8/3/2021) siang.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Bontang menilai BLKI di Bontang Lestari yang selama ini dikelola provinsi tidak optimal meningkatkan SDM.

Imbasnya, mutu dan kualitas tenaga kerja di Bontang jalan ditempat. Padahal keberadaan BLKI diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang handal.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Komisi I pun getol memperjuangkan supaya BLKI dikelola oleh pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan peraturan daerah (Perda) Bontang Nomor 01 Tahun 2009 tentang kewajiban perusahaan memberdayakan 75 persen tenaga kerja lokal.

Irfan optimis penegakan Perda tersebut lebih optimal jika dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan SDM. Tentunya melalui pelatihan di BLKI yang telah dikelola Pemkot Bontang.

"Dengan rutin menggelar pelatihan yang ditunjang fasilitas memadai tentu akan meningkatkan kesiapan para pencari kerja. Sehingga serapan 75 tenaga kerja lokal di perusahaan bisa terpenuhi,"

"Bahkan, tidak menutup kemungkinan kualitas SDM Bontang dilirik daerah lain jika pembinaannya bagus,” ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Rusli, anggota DPRD Bontang dari Partai Hanura sependapat dengan koleganya di Komisi I itu. Menurutnya, persoalan tenaga kerja di Bontang tidak cukup dengan Perda.

Sehingga peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan di BKLI Bontang Lestari menjadi sangat mendesak. Sayangnya, fasilitas belum lengkap.

"Jika menunggu action provinsi melengkapi, sampai kapan?" tutur Rusli.

Jika dihibahkan ke Pemkot maka DPRD bisa mendorong penganggaran untuk kelengkapan fasilitas bahkan sampai pada tahap pelatihan calon tenaga kerja.

"Kalau mengandalkan Perda untuk menekan perusahaan, tidak semudah itu. Karena pengusaha juga punya standarisasi," tegas Rusli.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]