Kaltim
DPRD Kaltim Minta Sanksi Tegas Diberikan ke Penabrak Jembatan Mahakam
Kaltimtoday.co, Samarinda - Peristiwa kembali tertabraknya pilar Jembatan Mahakam terus menarik perhatian sejumlah pihak. Apalagi, selama ini para penabrak tidak kunjung memberikan ganti rugi.
Kepada awak media, Anggota Komisi III DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengaku sangat geram dan jengkel. Menurut Ananda, pemerintah, khususnya KSOP Klas II Samarinda selama ini tidak tegas. Baik berupa sanksi, hingga ganti kerugian atas kerusakan Jembatan Mahakam.
"Jangan sampai seperti jembatan yang ambruk sebelumnya," kata Ananda, ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (25/11/2019).
Menurut dia, Jembatan Mahakam keberadaannya sangat vital. jadi akses utama untuk warga Kaltim, khususnya Samarinda yang hilir mudik dari kawasan Samarinda Kota ke Samarinda Seberang. Jika terjadi kerusakan, kerugiannya sangat besar. Apalagi jika ambruk, tidak menutup kemungkinan korban nyawa bisa berjatuhan.
Padahal, menurut KSOP Klas II Samarinda, sudah ada upaya agar ada kapal pandu bagi kapal tongkang yang hendak melintasi Jembatan Mahakam. Tapi selama ini tidak kunjung ditindaklanjuti.
"Mestinya semua harus displin," tegasnya.
Disebutkannya, setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang menghadirkan Pelindo IV Samarinda dan KSOP Klas II Samarinda di DPRD Kaltim, masalah penabrakan pilar Jembatan Mahakam akan dibawa ke kepolisian. Itu dilakukan agar toindakan ceroboh yang mengakibatkan kerusakan di Jembatan Mahakam bisa dijerat sesuai hukum yang berlaku.
Dalam RDP tersebut, ungkap dia, sejak 2016 hingga November 2019 sudah sebanyak 16 kali kapal tongkang menabrak fender Jembatan Mahakam.
“Ini sudah 16 kali penabrakan, sanksi tegas apa yang diberikan oleh KSOP atau Pelindo IV kepada pemilik kapal? Sampai tidak ada," pungkasnya.
[TOS | ADV]
