Kaltimtoday.co, Samarinda - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai kontribusi ekonomi dari aktivitas pelayaran dan logistik di Sungai Mahakam masih belum sebanding dengan tingginya pergerakan komoditas industri di jalur tersebut. Padahal, sungai ini menjadi salah satu simpul logistik utama di kawasan Indonesia Timur.

Berdasarkan laporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pelayaran di Sungai Mahakam tercatat sekitar Rp395 miliar per tahun. Angka tersebut dinilai belum mencerminkan intensitas aktivitas kapal dan tongkang yang setiap hari melintas membawa berbagai komoditas strategis.

“Mahakam adalah jalur vital. Dengan volume pergerakan batubara, CPO, dan kebutuhan industri lainnya, semestinya kontribusi penerimaan dari sektor ini bisa jauh lebih besar,” ujar Ananda saat dihubungi.

Menurutnya, optimalisasi pendapatan dari alur Sungai Mahakam menjadi semakin penting di tengah menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kaltim, kata dia, perlu memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana pusat.

Ananda menekankan bahwa peningkatan pendapatan dari sektor logistik akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Tambahan pendapatan dapat dialokasikan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya di luar kawasan Balikpapan–Samarinda.

Untuk itu, DPRD Kaltim mendorong langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KSOP, Pelindo, dan Perusahaan Daerah Mahakam Bangkit Sejahtera (Perusda MBS). Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar Sungai Mahakam tidak hanya menjadi jalur distribusi industri, tetapi juga memberikan nilai ekonomi yang optimal bagi daerah.

“Potensinya sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah inovasi dan kebijakan konkret agar penerimaan dari sektor ini tidak terus stagnan,” tegasnya.

[RWT | ADV DPRD KALTIM]