Kaltimtoday.co, Sangatta - Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Agusriansyah, merespon positif terkait wacana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan.

“Kami dari dewan sangat mendukung usulan Perda ini. Karena memang regulasi dapat memberikan perlindungan bagi para pekerja khusunya, apalagi di Kutim kini mulai banyak memiliki industri,” katanya, usai melakukan hearing bersama serikat buruh Kutai Timur, Senin (3/5/2021).

Menurut dia, dengan adanya peraturan daerah tersebut dapat memetakan beragam persoalan ketenagakerjaan yang ada di Kutim. Di antaranya CSR setiap perusahaan di arahkan pada pemberdayaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi para pekerja asal Kutai Timur.

“Lebih khususnya nanti di aturan itu, setiap investor dan perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan harus berbasis KTP yang artinya harus mengutamakan tenaga lokal selain kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan,” ucapnya.

Baca Juga: PT Silva Rimba Lestari Salurkan Bantuan Rp50 Juta untuk Pembangunan Dermaga Desa Long Beleh Haloq

 

Baca Juga: PT Indexim Coalindo Ajak Masyarakat Peduli Lingkungan pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Baca Juga: Minimalisir Penggunaan Plastik, PT Indexim Coalindo Gerakkan Karyawan dan Mitra Peduli Lingkungan 

Baca Juga: Dukung Dunia Pendidikan, PT Indexim Coalindo Salurkan Beasiwa INDESMART di Kutim

View this post on Instagram

Baca Juga: Meriahkan Iduladha, PT Indexim Coalindo Salurkan Hewan Kurban ke 22 Desa di Kutim

Baca Juga: Cerita dari Dapoer Bintang: Ketika CSR Mendorong Kemandirian Ekonomi Warga Kaliorang

Baca Juga: Muara Wahau Jadi Titik Awal Peluncuran Nasional Program TAMASYA oleh BKKBN

Baca Juga: Rakorda PPPA Kaltim 2025 Dorong Sinergi Percepatan Desa Ramah Perempuan dan Anak

Baca Juga: Sengketa Belum Usai, Kutim Tetapkan Sidrap Jadi Desa Persiapan, Agus Haris: Belajar Aturan Dulu

Baca Juga: Kisah Jahira Penyuluh Pertanian Tangguh di Kutim, Semangat dan Dedikasi Membangun Pertanian dari Desa

Baca Juga: Pemekaran Mangkurawang Jadi Desa Masuk DPRD, DPMD Kukar Tunggu Pengesahan Perda

Baca Juga: Warga Sangatta Menang Sengketa Informasi, Dokumen RIPPM dan RKAB PT KPC Dinyatakan Terbuka

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: Peringati Hari Bumi dan Hari Kartini, PT Indexim Coalindo dan Pegiat Perempuan se-Kaliorang Tanam Pohon Bersama

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan, dengan rencana pembentukan Perda Ketenagakerjaan yang manfaatnya dapat memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja.

“Nanti jika perda ini sudah ada, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pekerja terjamin dengan jelas. Disini nanti setiap perusahaan diharapkan tidak berbuat semena-mena terhadap pekerja. Hak-hak pekerja mesti dijamin seperti keselamatan dan kesehatannya,” katanya.

Hal sama disampaikan Ketua DPRD Kutim, Joni. Dia pun meminta agar pada 2021 raperda ini bisa diusulkan oleh eksekutif atau inisiatif dari legislatif.

“Dengan adanya Perda Ketenagakerjaan ini dapat menumbuhkan jumlah tenaga kerja di Kutim. Sekaligus menjadi payung hukum bagi pekerja yang dilindungi oleh konstitusi. Ini juga sekaligus penjabaran dari UU Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia,” tutupnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]