TENGGARONG, Kaltimtoday.co - Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), salah satu wilayah terbesar di Kalimantan Timur, kembali menjadi perhatian usai gelaran Pilkada 2024. Pasangan petahana Edi Damansyah-Rendi Solihin mengantongi 68 persen suara, yang menunjukkan dukungan besar dari masyarakat. Namun, dinamika politik terus memanas akibat gugatan dari rival politik mereka yang kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Saiful Anwar, akademikus Universitas Mulawarman sekaligus mantan anggota Bawaslu Provinsi, menilai tahapan Pilkada sudah berjalan sesuai prosedur. "Pleno kabupaten hingga provinsi sudah terlaksana dengan baik. Secara aturan, peluang gugatan ke MK pun hanya terbuka dalam waktu tiga hari setelah pleno kabupaten," jelas Saiful.

Meski persyaratan pencalonan petahana telah diuji hingga Mahkamah Agung, pihak rival terus menggugat dengan narasi diskualifikasi. Saiful menjelaskan, ambang batas selisih suara untuk gugatan ke MK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada membuat gugatan ini sulit diterima.

"Dengan dominasi suara 70 persen, gugatan tersebut berpotensi tidak memenuhi syarat materiel. Tapi kita tetap harus menghormati hak pihak yang merasa dirugikan. Itu bagian dari proses demokrasi," tambah Saiful.  

Pandangan serupa disampaikan oleh Jumansyah, dosen politik Universitas Mulawarman, yang menyebutkan bahwa tahapan panjang Pilkada seharusnya sudah menyelesaikan substansi permasalahan sebelum pemungutan suara. “Menggugat dengan selisih suara sebesar ini lebih terlihat sebagai strategi politik daripada peluang hukum yang realistis,” ujarnya.

Menurutnya, isu terkait masa jabatan definitif versus sementara yang sering diperdebatkan tidak memiliki landasan kuat. “PKPU sudah jelas mengatur bahwa masa jabatan dihitung sejak pelantikan definitif,” tegas Jumansyah.

Di tengah dinamika politik ini, Andi Faisal, politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Kukar, menyoroti pentingnya menjaga amanah rakyat yang telah memberikan kepercayaan besar kepada pasangan Edi-Rendi.

"Kemenangan pasangan ini bukan hanya soal angka, tapi bukti nyata bahwa masyarakat Kukar percaya pada visi dan program kerja mereka,” tegas Andi. Menurutnya, kemenangan ini menunjukkan bahwa demokrasi telah berjalan sesuai koridor hukum, dan pencalonan pasangan tersebut memenuhi seluruh persyaratan administratif dan faktual.

Andi mengingatkan bahwa tugas besar ke depan adalah memastikan mandat rakyat terwujud dalam pembangunan yang berpihak pada masyarakat. “Demokrasi bukan hanya soal memenangkan suara, tetapi juga menerima hasilnya dengan dewasa dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk bersatu mengawal amanah rakyat ini. “Pilkada ini adalah cermin keinginan masyarakat Kukar. Tugas kita bersama adalah menjaga amanah ini agar Kukar bisa terus maju dan menjadi tempat yang lebih baik untuk generasi mendatang,” pungkas Andi.

[TOS]