Kaltimtoday.co - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim menyelenggarakan Pertemuan Satgas Stunting dengan Pemangku Kebijakan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Acara tersebut mengangkat tema "Aksi Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi (monev) dan Knowledge Management Dalam Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023" bertempat Di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman, Kamis (13/4/2023).

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Dr Jaya Mualimin saat menjadi narasumber dalam acara tersebut mengatakan, selama dari hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) angka stunting di Kaltim naik 1,1 persen, dari 22,8 menjadi 23,9 persen.

Selain itu, evaluasi dan monitoring serta menguatkan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga baru pertama kali dilaksanakan.

"Memang ada beberapa kendala yang harus dikuatkan dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting, salah satunya adalah menguatkan kembali peran-peran yang ada pada setiap stakeholder dan OPD agar fokus pada kegiatan yang terkait penurunan angka stunting," jelas Jaya Mualimin.

Dirinya juga menjelaskan, terkait penurunan angka stunting bahwa pihaknya juga fokus pada intervensi spesifik, artinya semua indikator-indikator nasionalnya harus tercapai.

Adapun indikator tersebut di antaranya pemberian pil tablet penambah darah kepada remaja putri yang ada di sekolah dan itu harus tercapai sekitar 65 persen. Kemudian, untuk ibu-ibu hamil yang melakukan kontrol di fasilitas kesehatan juga harus dipantau dan targetnya harus tercapai sekitar di atas 99 persen.

"Jangan sampai ibu-ibu hamil ini tidak dikontrol kehamilannya. Kemudian juga ada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami gizi buruk, juga pemberian vitamin A untuk anak-anak," tambahnya.

Dijelaskan lebih jauh, pada 2022 lalu Dinkes Kaltim telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan RI namun dana tersebut ditarik kembali ke pusat.

Akan tetapi, tambahnya, pada tahun ini 2023 Dinkes melakukan perencanaan agar pemberian makanan tambahan itu bisa dilaksanakan kembali oleh Dinkes Kaltim.

"Kami hanya melakukan berbagai upaya agar memastikan salah satunya juga intervensi spesifik tadi bahwa mereka terjamin dengan JKN punya kartu BPJS yang tidak bisa di-cover oleh Kabupaten Kota. Makanya kami sediakan sekitar 74 Miliar Rupiah tahun ini. Besar itu, naik 10 Miliar dari tahun lalu," ucapnya.

Di tempat yang sama Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim Bambang Kukilo mengatakan, dalam upaya penguatan peran dan fungsi lintas sektor percepatan penurunan stunting, maka Diskominfo sebagai koordinator penggerak juga turut membantu mengkolaborasikan terkait pengumpulan data setiap stakeholder (Perangkat Daerah).

Dikatakannya bahwa, informasi itu memiliki nilai, untuk meningkatkan nilai dari suatu informasi harus dibuat dalam bentuk geospasial.

"Jadi kalau dalam bentuk geospasial informasi yang disampaikan lebih bernilai karna ada nilai lokasi. Pada saat nilai lokasi itu kita combain dengan data lain yang memiliki data lokasi yang sama, itu bisa saling menguatkan informasi, sehingga integritas data lebih baik," urainya.

Menurutnya pengumpulan data dan verifikasi data harus bertahap. Jadi tidak ada mengumpulkan data langsung otomatis data tersebut akurat.

"Harus ada kepentingan dari tiap perangkat daerah untuk membantu mengklarifikasi suatu informasi atau suatu data," sebutnya.

Dari rapat tersebut, ia berharap kolaborasi dalam rangka percepatan penanganan stunting itu akan lebih baik, karena setiap stakeholder akan mempunyai mindset yang sama untuk berbagi data.

"Karena dengan semakin banyaknya data yang mendukung ke arah penanganan stunting akan lebih efektif dan efisien," tutupnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.