Kaltimtoday.co, Berau - Administrasi persoalan lahan kerap menjadi kendala saat pembangunan tempat ibadah di perkampungan. Kondisi tersebut diadukan warga kepada anggota legislatif saat beberapa kali kampanye pada pemilihan legislatif (pileg) lalu.

Tentu saja menyangkut sengketa lahan itu, menjadi perhatian DPRD agar persoalan yang sama di kemudian hari tidak terus-terusan berulang. 

Anggota DPRD Berau, Frans Lewi menilai, meski bantuan dana hibah dari pemerintah daerah ke wilayah pesisir dan terluar itu selalu meningkat, ia hanya meminta agar warga tidak dipersulit saat melakukan perpanjangan pengurusan administrasi lahan.

Tak hanya itu, hal lain yang disampaikan warga kepada kader dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu pun, agar perbaikan dari rumah-rumah ibadah tidak mandek di tengah jalan. Alias setengah-setengah dalam pengerjaannya.

"Karena masih ada rumah ibadah sudah dibenahi. Namun tidak sepenuhnya. Apa lagi penambahan setiap jemaat rumah ibadah antar umat beragama setiap wilayah pesisir berbeda-beda," ungkapnya.

Pembenahan dalam rumah ibadah diakui Frans yang juga merupakan tokoh agama dari masyarakat Indonesia Timur itu guna memaksimalkan daya tampung setiap jemaat yang melaksanakan ibadah.

Karena dari pemantauannya sendiri, kebanyakan rumah ibadah di daerah pesisir hanya mampu menampung kurang lebih 60 persen jemaat. Yang dimana selebihnya jemaat duduk di luar. Tak sebanding dengan jumlah penduduk dan pendatang yang ada di wilayah pesisir.

"Ini menjadi perhatian dan PR kita, saya bakal memperjuangkan hak mereka beribadah," bebernya.

Ia pun berjanji akan memanggil dinas terkait agar membantu kebijakan yang tidak memberatkan bagi para pengurus rumah ibadah. Baik itu permasalahan lahan maupun hal lainnya yang menyangkut kelancaran pembangunan rumah ibadah.

Begitu pun lahan yang tidak punya sertifikat atau tumpang tindih pihaknya ingin ada terbentuk dahulu rapat koordinasi komunikasi intens dengan dinas terkait.

"Karena ini menyangkut kebutuhan rohani masyarakat beribadah maka harapan saya legalitas lahan serta izin membangun harus ada sosialisasi intens bagi mereka yang membutuhkan," pungkasnya.

[MGN | ADV DPRD BERAU]