Politik
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Mulai Kampanye Pemilu 2024 dari Merauke dan Sabang
Kaltimtoday.co - Pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah memulai kampanye mereka untuk Pemilu 2024. Mereka akan menggelar kampanye di seluruh Indonesia, dengan Ganjar Pranowo memulai dari Merauke, Papua, dan Mahfud MD dari Sabang, Aceh pada Selasa (28/11/2023).
Ganjar Pranowo mengungkapkan rencana kampanyenya setelah menghadiri Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta. "Saya akan memulai dari timur di Merauke, sementara Pak Mahfud akan memulai dari barat di Aceh," kata Ganjar pada Senin (27/11/2023).
Puncak kampanye Ganjar-Mahfud direncanakan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). "Insyaallah, kami akan mengakhiri kampanye di GBK, Jakarta," ujar Ganjar.
Selama masa kampanye, Ganjar berharap agar semua pihak dapat menjaga perdamaian dan mengikuti aturan yang ditetapkan. "Kami mengajak semua pendukung untuk berkomitmen pada kampanye yang damai dan mengikuti aturan yang ada," harap Ganjar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal masa kampanye pemilu dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
Setelah masa kampanye berakhir, akan ada masa tenang dari 11-13 Februari 2024, diikuti oleh hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Rekapitulasi hasil perhitungan suara akan berlangsung dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024, dan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih akan mengucapkan sumpah dan janji pada 20 Oktober 2024.
[TOS]
Related Posts
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional