Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk ketiga kalinya di bulan Agustus. Kegiatan akan digelar pada 28–29 Agustus 2025 di Creative Park Tenggarong, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita. Program ini merupakan kerja sama Pemkab Kukar dengan Kejaksaan Negeri Tenggarong.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadis Ketapang) Kukar, Ananias menjelaskan,  beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog menjadi komoditas utama yang disalurkan. Harga jualnya sama dengan harga gudang karena ongkos angkut disubsidi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kukar.

Selain beras SPHP, juga tersedia beras lokal binaan Dinas Ketahanan Pangan yang sudah teregistrasi dan aman dari kandungan pestisida melebihi batas.

“Kalau harga di gudang Rp15.100, kita subsidi Rp2.100 sehingga dijual Rp13.000 per kilogram. Sementara beras SPHP dijual Rp11.700 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang saat ini berkisar Rp16.000–Rp17.000,” kata Ananias kepada Kaltimtoday.co, Rabu (27/8/2025).

Ia menambahkan, stok beras akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari pengalaman sebelumnya, pada GPM tanggal 13–14 Agustus lalu, target penjualan hanya 10 ton, namun hingga akhir kegiatan berhasil tersalur 21 ton beras SPHP.

Menurutnya, kegiatan ini dipilih pada bulan Agustus karena bertepatan dengan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, sekaligus sebagai langkah pemerintah meringankan beban masyarakat. Selain itu, menjelang musim panen, stok beras petani di lapangan cenderung menipis sehingga perlu intervensi pemerintah.

“Beras petani baru akan melimpah pada pertengahan September. Karena itu, pemerintah hadir untuk menekan harga agar masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau,” ucapnya.

Tak hanya beras, GPM juga menyediakan minyak goreng, tepung terigu, serta bawang merah dan bawang putih yang harganya disubsidi Perusda MGRM agar lebih rendah dibanding harga pasar.

Komoditas hortikultura dari Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) juga dijual langsung dari produsen ke konsumen tanpa perantara.

“Produk hortikultura tidak disubsidi, tapi rantai pasoknya dipotong sehingga harga lebih murah dan barang yang diterima masyarakat lebih segar,” pungkasnya.

[RWT | ADV DISKOMINFO KUKAR]