Advertorial
Gubernur Kaltim Ajak ASN dan PPPK Gunakan Tumbler untuk Kurangi Sampah Plastik

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum) mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk beralih dari botol plastik sekali pakai ke tumbler atau wadah minum ramah lingkungan.
Imbauan ini disampaikan Gubernur Harum dalam momen peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang dirangkai dengan penganugerahan PROPER, ADIWIYATA, dan KALPATARU tingkat Provinsi Kaltim, Senin (23/6/2025).
“Jika memungkinkan, kantor-kantor pemerintahan termasuk DPRD Kaltim bisa mulai menghindari penggunaan plastik. Lebih baik menggunakan tumbler sebagai wadah minum,” ujar Harum.
Dia menegaskan bahwa sampah plastik menjadi salah satu masalah lingkungan paling mendesak karena butuh waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai secara alami.
Tak hanya mencemari lingkungan, limbah plastik juga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia. Menurutnya, plastik yang tidak terurai sempurna akan menjadi mikroplastik, yang berisiko membawa senyawa kimia dan logam berat beracun.
“Jika masuk ke tubuh manusia, mikroplastik ini bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang sangat berbahaya,” jelasnya.
Ajakan menggunakan tumbler ini menjadi bagian dari strategi menciptakan budaya kerja yang lebih ramah lingkungan di kalangan ASN dan PPPK. Gubernur Harum berharap langkah ini bisa menjadi pemicu bagi instansi pemerintah untuk lebih sadar terhadap isu pelestarian lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah plastik di ruang kerja.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Ekonomi Bukan Hanya Soal Menjual Buku Bajakan
- Peduli Kesehatan Warga, TIDAR Samarinda Gelar Cek Kesehatan Gratis Sambut HUT ke-17
- Pemprov Kaltim Komitmen Ringankan Biaya Pendidikan SMK Swasta Lewat Peningkatan BOSP
- Gelar Seminar Hybrid, AlPeKaJe Soroti Pentingnya Keterlibatan Kaum Muda dalam Isu Keadilan Iklim dan Sosial di Kaltim
- Maxim Indonesia Sampaikan Hak Jawab soal Tarif Ojol di Kaltim, Sebut Sudah Patuh SK Gubernur, Tapi Kenaikan Bisa Berdampak pada Ekonomi