Kaltimtoday.co - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Isran Noor, mengambil sikap tegas terkait kasus korupsi yang masih menjadi perhatian di negara ini. Ia secara tegas mengingatkan para kepala daerah dan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk senantiasa menjaga integritas dan menghindari perilaku korupsi.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Isran Noor saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi Kaltim di Samarinda pada Rabu (30/8/2023) kemarin. Ia menegaskan kepada bupati, wali kota, dan pejabat teras pemerintahan untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Gubernur Isran mengingatkan bahwa gaji yang diterima oleh kepala daerah dan pejabat pemerintahan sudah cukup untuk memberikan standar hidup yang layak bagi keluarga. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kasus korupsi seharusnya tidak terjadi.

“Tidak usah korupsi. Mohon maaf ini, kalau pejabat kita gajinya besar. Gubenurnya saja yang gajinya kecil, hanya Rp 8 juta. Tapi sawerannya banyak,” ujar Gubernur Isran Noor dengan senyuman yang disambut riuh tawa para hadirin.

Selain itu, Gubernur Isran juga menyoroti pendapatan tambahan di luar gaji pokok yang diterima oleh pejabat eselon tinggi. Ia berharap bahwa pendapatan tambahan ini dapat berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Gubernur Isran Noor, juga menggarisbawahi bahwa pejabat eselon I dan II memiliki berbagai sumber penerimaan di samping gaji pokok mereka. Ia menyebut bahwa penerimaan tersebut bahkan lebih besar dibandingkan dengan gaji Gubernur.

Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, juga ikut memberikan pesan penting terkait masalah ini. Ia menegaskan bahwa semua pejabat, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, harus bekerja dengan hati-hati dan teliti. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terperosoknya seseorang dalam kasus korupsi hanya karena kesalahan administrasi.

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi juga mengutip contoh kasus pejabat Kaltim yang terjerat dalam kasus korupsi terkait kesalahan administrasi. Namun, ia berharap bahwa masalah tersebut hanya sebatas kesalahan administrasi semata.

Komitmen untuk memerangi korupsi dan menjaga integritas dalam pemerintahan merupakan langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Tindakan pencegahan ini diharapkan akan membantu memastikan bahwa pelayanan masyarakat menjadi fokus utama para pejabat, sesuai dengan harapan masyarakat.