Kaltimtoday.co, Samarinda - Di tengah wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), terus mencari strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Salah satu langkah yang kini menjadi fokus utama adalah memperjuangkan participating interest (PI) 10 persen dari berbagai blok minyak dan gas bumi (migas) yang beroperasi di wilayah Kaltim. 

Rudy Mas’ud menjelaskan, Kalimantan Timur masih menjadi salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia, dengan total 41 wilayah kerja (WK) migas. Dari jumlah itu, 28 WK sudah berada pada tahap eksploitasi. Sebanyak 32 WK berada dalam batas 12 mil laut, sedangkan 9 WK lainnya berada di luar batas tersebut.

“Penerimaan dari sektor migas sangat potensial. Karena itu, kami terus memperjuangkan hak PI 10 persen agar daerah juga mendapatkan manfaat maksimal,” ujar Rudy Harum dalam acara Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 2025 di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (29/10/2025).

Beberapa wilayah kerja yang sudah memiliki pengelolaan PI 10 persen oleh BUMD antara lain WK Mahakam (PT Pertamina Hulu Mahakam) dan WK Sangasanga (PT Pertamina Hulu Sangasanga). Sementara itu, WK East Kalimantan dan Attaka (PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur) masih dalam proses finalisasi.

Selain itu, pemerintah juga tengah memperjuangkan hak PI pada wilayah kerja pengembangan lapangan pertama (POD I), seperti WK Bontang (Salamander Bontang Pte Ltd), WK Wain (Indo Sino), WK Rapak (Chevron Rapak Ltd), WK Ganal (Chevron Ganal Ltd), WK Paser (Paser Petroleum Resources Ltd), dan WK South Bengara I (SDA South Bengara).

Rudy Mas’ud menambahkan, Pemprov Kaltim juga sedang menjajaki peluang PI dari PT Eni (Wilayah Kerja East Sepinggan) di Lapangan Merakes, yang akan dilakukan secara in kind, yakni dalam bentuk gas yang dikelola langsung oleh BUMD. Produksi gas dari lapangan ini diperkirakan mencapai 100 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 18.000 barel minyak per hari.

“Kami ingin manfaat sektor migas lebih besar dirasakan masyarakat daerah penghasil, sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Untuk mempercepat realisasi, Pemprov Kaltim akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait proses penawaran PI 10 persen di wilayah kerja baru maupun lapangan pengembangan pertama. Gubernur juga menegaskan pentingnya peran BUMD agar bisa terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya alam.

Selain itu, Pemprov Kaltim siap berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial antara pelaku usaha migas dengan masyarakat, guna menjaga iklim investasi yang kondusif di daerah.

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Hulu Migas di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi: Potensi, Rencana Investasi, dan Peluang”, Gubernur Rudy Mas’ud turut didampingi oleh Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto. Acara ini diselenggarakan oleh SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi.

[RWT]