Kaltimtoday.co, Samarinda - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, menggelar Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa, Rabu (18/11/2020). Tak luput, Pemkot Samarinda turut menghadiri agenda tersebut secara virtual melalui aplikasi Zoom yang terhubung di Command Centre, Diskominfo Samarinda.

Presiden RI, Joko Widodo turut menyampaikan sambutan kepada seluruh kepala daerah serta memberikan apresiasi atas kinerja daerah kendati di tengah Pandemi Covid-19. Menjadi hal yang tak mudah, pada situasi saat ini bekerja dengan optimal namun beriringan dengan virus yang menyebar secara cepat tersebut. Presiden mengucapkan, terima kasih atas upaya aparatur daerah dalam menekan angka Covid-19.

Ali Fitri Noor selaku Asisten III Samarinda saat menghadiri acara tersebut membeberkan, presiden memberikan arahan mengenai penguatan daerah melalui penyerapan anggaran APBD dan APBN secara optimal. Beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan proyek di daerah maupun pusat. Upaya percepatan diharapkan dapat digenjot pada lelang barang dan jasa.

"Karena potensi penyimpangan hasil kajian dari ICW dan KPK, permasalahan korupsi banyak di barang dan jasa, sehingga daerah dipacu untuk menggunakan dana APBDnya," terang Ali.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Ali menambahkan, Samarinda terbatas tenaga fungsional ahli. 2020, Samarinda memiliki 230 proyek, namun hanya 7 orang yang menangani kegiatan tersebut, sehingga dengan jumlah tersebut dinilai tidak ideal. Oleh sebab itu, upaya penambahan tenaga menjadi kesepakatan Pemkot bersama Tim Barang dan Jasa.

"Untuk peningkatan sumber daya dan pelatihan, saya akan teruskan ke wali kota untuk siapkan Diklat menyiapkan tenaga ahli untuk mendapatkan sertifikasi, dan penambahan sumber daya pada bagian pengadaan barang dan jasa," sebut Ali.

Ali meminta realisasi tersebut dapat dilaksanakan secepatnya , sebelum 2020 berakhir. Dia meminta 15 hingga 20 orang sudah terdaftar agar dapat membantu 7 orang sebelumnya.

"Ini berat sekali bagi 7 orang tersebut, sementara kegiatan yang harus dilelang banyak. Aturan dan dokumen yang harus diuji juga. Jadi segera siapkan tenaga ahli tersebut, segera lapor ke kami," pungkas Ali.

[SNM | RWT | ADV DISKOMINFO]