Daerah

Harga Buku Kesehatan Siswa Tak Wajar, Pemkot Samarinda Siapkan Regulasi Penjualan Perlengkapan Sekolah

Kaltim Today
22 Juli 2025 07:55
Harga Buku Kesehatan Siswa Tak Wajar, Pemkot Samarinda Siapkan Regulasi Penjualan Perlengkapan Sekolah
Wali Kota Samarinda, Andi Harun saat mendapati buku kesehatan siswa dengan harga tak wajar. (Nindi/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait mahalnya harga perlengkapan sekolah yang dijual melalui koperasi sekolah. Salah satu temuan paling mencolok adalah buku kesehatan siswa yang dijual hingga Rp50 ribu per buku, padahal harga pasaran di marketplace hanya berkisar Rp12 hingga Rp15 ribu. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menilai disparitas harga ini sudah tidak dapat ditoleransi. Ia memastikan bahwa pemerintah akan membuat regulasi guna menertibkan mekanisme penjualan perlengkapan sekolah termasuk seragam agar lebih adil dan transparan.

"Ini tidak boleh terjadi. Maka dari itu kami sedang mengidentifikasi item-item yang dijual koperasi sekolah. Nanti akan kami buat regulasi yang menetapkan harga wajar secara menyeluruh di Samarinda," tegas Andi Harun saat ditemui pada Minggu (20/7/2025).

Saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama Inspektorat sedang menyusun aturan teknis terkait pengadaan dan penjualan perlengkapan sekolah. Tujuannya agar seluruh sekolah di Samarinda memiliki standar dan platform yang sama dalam melayani kebutuhan siswa.

Andi Harun menegaskan bahwa meskipun tidak semua perlengkapan bisa diseragamkan, khususnya atribut yang mengandung logo sekolah, standarisasi harga tetap perlu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan orang tua. Selain menyiapkan regulasi, Pemkot juga akan memperbarui sistem kanal pengaduan sebagai media pemantauan dan pengawasan.

"Kanal pengaduan SPMB masih dibuka dan boleh digunakan. Namun, untuk persoalan penjualan koperasi seperti di SMPN 8, kami tidak membuka pengaduan karena sudah teridentifikasi," ujarnya.

Lebih jauh, ia meminta agar persoalan ini tidak dipolitisasi atau dijadikan alasan untuk menyudutkan sekolah. Pemerintah menurutnya harus diberi ruang untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh dan transparan.

"Ini menyangkut layanan pendidikan kita. Beri kesempatan kepada pemerintah untuk mengaturnya. Nanti akan kami sampaikan perkembangannya secara terbuka," tambahnya.

Andi Harun juga menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Kepala Disdikbud untuk menyelesaikan masalah ini tanpa harus menunggu campur tangan lebih tinggi.

Dengan adanya regulasi baru nanti, diharapkan tidak hanya harga buku kesehatan, tetapi seluruh perlengkapan sekolah dapat disesuaikan secara wajar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan keadilan, mengurangi beban orang tua siswa, dan menjaga mutu layanan pendidikan di Samarinda

"Saya yakin Kepala Disdikbud bisa menangani ini. Saya sudah instruksikan agar diselesaikan secara internal terlebih dahulu," tandasnya.

[NKH]



Berita Lainnya