Kaltimtoday.co, Samarinda - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menolak Basuki Thaja Purnama alias Ahok sebagai kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Salah satu alasannya karena Ahok memiliki rekam jejak yang dinilai buruk.

Sikap itu disampaikan HMI Cabang Samarinda saat menggelar diskusi publik terkait Ibu Kota Negara (IKN), Rabu (11/3/2020) lalu. Diskusi ini sendiri mengangkat tema tentang peran masyarakat Kaltim dalam pembangunan IKN.

"Kami menolak Ahok dan juga Azwar Anas karena keduanya memiliki rekam jejak tidak baik," ucap Nasrul Abdal Fatwa dari HMI Cabang Samarinda kepada Kaltimtoday.co.

Sejak awal, menurut Nasrul, pemuda dan masyarakat Kaltim sudah gerah dengan sikap pemerintah pusat dalam pemindahan IKN. Keterlibatan masyarakat Kaltim sangat minim. Hal itu semakin jelas kala penentuan calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru sama sekali tidak memasukkan tokoh Kaltim sebagai kandidat. Padahal, ada banyak nama-nama yang layak masuk dalam opsi tersebut.

"Ke depan kami mendesak pemerintah pusat untuk lebih melibatkan masyarakat di Kaltim. Termasuk keterlibatan di dalam Badan Otorita Ibu Kota Baru," tegas Nasrul.

Disebutkan dia, diskusi yang digelar HMI menghadirkan sejumlah aktivis dari kelompok Cipayung sebagai narasumber dan peserta diskusi. Ada banyak tanggapan dan kritik dari mahasiswa terkait pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, khususnya di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Adapun narasumber dalam diskusi tersebut adalah Abdul Muis (Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Tara), Andi Muhammad Akbar (Ketua DPD GMNI Kaltim-Tara), Saiduani (Korwil VI GMKI), Amran (Wakil Ketua II PMII Kaltim-Tara), Muhammad Idil (Aktivis IMM Kaltim-Tara), Sulthan (Ketua KPMKT).

Presiden Jokowi, sebelumnya mengumumkan sejumlah nama kandidat yang bakal jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Salah satu nama dalam jajaran itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini menjabat Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Untuk Badan Otorita Ibu Kota Negara memang kami akan segera tanda tangan peraturan presiden, di mana nanti ada CEO-nya (pemimpin). Kandidatnya ada, namanya banyak. Satu, Pak Bambrodj (Bambang Brodjonegoro). Dua, Pak Ahok. Tiga, Pak Tumiyono. Empat, Pak Azwar Anas," kata Jokowi di Istana Negara, Senin (2/3/2020).

[TOS]