Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 lepas dari target. Angka tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah di ruang rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Kamis (15/1/2026).

Rakor dihadiri langsung Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, turut didampingi Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. Kepala Bapenda Kukar, Bahari Joko Susilo menyampaikan laporan pendapatan selama setahun di hadapan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan data, target pendapatan daerah sebesar Rp 11,1 triliun, namun terealisasi sebesar Rp 9,5 triliun (85,37 persen). Dengan rincian, target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 953 miliar, terealisasi Rp 710 miliar (74,74 persen). Pendapatan transfer sebesar Rp 10 triliun, terealisasi Rp 8,7 triliun (87,82 persen). Terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 228 miliar, dan terealisasi hanya Rp 46 miliar (20,20 persen).

Bupati Aulia menyebut, selama ini Kukar masih bergantung pada dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah pusat. Sehingga pendapatan bersifat Uncontrolled atau tidak terkendali lantaran diberikan oleh Pempus. 

“Oleh karena itu, saat ini kami berupaya mengoptimalkan pendapatan yang bisa dikontrol langsung oleh daerah, yakni PAD,” kata Aulia.

Target PAD 2026 mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya. Aulia menegaskan, peningkatan pendapatan daerah tidak akan membebani masyarakat, bahkan keluarga prasejahtera akan digratiskan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Aulia memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD untuk mengoptimalkan peluang pendapatan tersebut. Menurutnya, ketidakcapaian ini lantaran belum maksimalnya potensi yang ada.

“Jumlah perusahaan di Kutai Kartanegara tercatat lebih dari 900, namun yang terdata dan terpantau secara optimal masih sebagian kecil,” tandasnya.

[RWT]