SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Penanganan sementara Jembatan Lembak di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, akan berdampak pada akses lalu lintas. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur berencana menutup total jembatan tersebut selama 3–4 hari untuk pemasangan baja girder dan pelat baja pada bagian oprit yang mengalami penurunan.

Penutupan ini diperlukan untuk menjamin keselamatan pekerja dan pengguna jalan selama proses pemasangan lintasan sementara. Karena itu, BBPJN Kaltim mendorong pemerintah daerah bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan menyiapkan jalur pengalihan kendaraan.

PPK 2.3 BBPJN Kaltim Musa Partogi mengatakan, pemasangan konstruksi sementara merupakan langkah cepat untuk menjaga keamanan lalu lintas sebelum dilakukan penanganan permanen.

"Langkah cepat yang kita lakukan adalah membuat penanganan sementara agar lalu lintas aman. Untuk penanganan permanen, sudah kita usulkan penggantian Jembatan Lembak melalui anggaran tahun 2027," ujar Musa.

Jalur Alternatif Masih Dikoordinasikan

Menurutnya, pekerjaan pemasangan baja girder dan pelat baja diperkirakan berlangsung tiga hingga empat hari, dan selama periode itu jembatan tidak dapat dilalui kendaraan sama sekali.

"Saat pemasangan nanti akan tutup total. Kita harapkan ada pengalihan lalu lintas alternatif. PPK sementara berkoordinasi dengan pemerintah setempat, Satlantas, dan Dinas Perhubungan untuk mencari alternatif," jelasnya.

BBPJN Kaltim berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur turut menyiapkan jalur alternatif agar mobilitas masyarakat tetap berjalan selama jembatan ditutup.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga menyiapkan jalur alternatif saat penanganan dilakukan, karena praktis jembatan akan tutup total selama 3–4 hari saat perbaikan," katanya.

Penggantian Permanen Diusulkan pada 2027

Musa menjelaskan, penanganan sementara ini dilakukan sembari menunggu realisasi penggantian Jembatan Lembak secara permanen. Usulan penggantian jembatan telah disampaikan BBPJN Kaltim kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dianggarkan pada 2027.

"Penanganan permanennya sudah kita usulkan ke Kementerian PU. Untuk sementara kita lakukan penanganan darurat agar lalu lintas bisa berlangsung dengan aman dan normal," ungkapnya.

Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penutupan jembatan tidak menimbulkan gangguan lalu lintas yang lebih besar.

[TOS]