Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan pemberlakuan pembatasan skala mikro (PPKM) termasuk menutup kawasan taman tepian Sungai Mahakam untuk menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husein menyebutkan bahwa, Pemkot tengah melakukan upaya dalam membatasi aktivitas masyarakat di sejumlah tempat wisata yang ada di Kota Samarinda, salah satunya adalahareal tepian Mahakam yang biasa menjadi tempat berkumpul warga untuk menikmati berbagai kuliner yang dijual oleh para pelaku UMKM.

“Sebenarnya PPKM ini dilakukan Pemkot Samarinda juga mentaati apa yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Pusat. Memang harus dijalankan. Sementara ada konsekuensi yang sangat dilematis yang ditanggung oleh Pemkot, yaitu mematikan usaha sejumlah para pelaku UMKM yang setiap hari berjualan di Tepian Mahakam tersebut," sebut Sani pada Senin (24/5/2021).

Kebijakan ini tentu sangat merugikan bagi pelaku UMKM yang omsetnya bakal turun drastis, namun menurut Sani, kebijakan tersebut harus disikapi secara komprehensif, sebab kewajiban Pemkot dalam menekan penyebaran Covid-19 menjadi tanggungjawab hajat hidup warga Samarinda. Jika dibiarkan secara terus menerus,maka sebaran Covid-19 bakal meledak dan terus melonjak.

Politisi dari fraksi PKS ini yakin jika masayarakat mematuhi semua protokol kesehatan (prokes), maka kebijakan PPKM tidak berlangsung lama, termasuk menyegerakan membuka kembali Tepian Mahakam Samarinda.

Dia mengatakan, agar Pemkot Samarinda melakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM agar diberikan bantuan khusus selama ditutupnyaTepian Mahakam Samarinda.

“Kita sama-sama berharap agar Covid-19 ini segera berlalu dengan mentaati prokes. Saya yakin semua orang pasti tidak suka Covid-19 namun kita juga perlu kesadaran dan menjadi pelaku utama dalam memutuskan mata rantai Covid-19," ungkap Sani.

[SDH | ADV]