Kaltimtoday.co, Samarinda - Menjelang operasional gedung baru Pasar Pagi Samarinda, DPRD Kota Samarinda mulai memperketat fungsi pengawasannya. Komisi III DPRD Samarinda turun langsung meninjau kesiapan pasar modern tersebut, khususnya terkait aspek keselamatan bangunan dan pengelolaan lingkungan.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan peninjauan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar). Fokus utama pengawasan diarahkan pada sistem proteksi kebakaran serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Hari ini kami menjalankan tugas fungsi pengawasan dengan meninjau langsung Pasar Pagi, didampingi DLH dan Damkar. Kami ingin memastikan proteksi kebakaran dan IPAL benar-benar siap sebelum pasar beroperasi,” ujar Deni.

Dari hasil pengecekan lapangan, Komisi III menilai sistem proteksi kebakaran di gedung Pasar Pagi secara teknis sudah berjalan cukup baik. Mulai dari hydrant hingga sprinkler telah diuji coba dan berfungsi normal.

“Tadi sudah kita lihat langsung, hydrant dan sprinkler diuji coba dan alhamdulillah berjalan bagus serta lancar,” ungkapnya.

Namun demikian, DPRD masih menemukan sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Salah satunya adalah belum terpasangnya jalur evakuasi dan rambu keselamatan di setiap lantai gedung.

“Catatan kami terkait jalur evakuasi dan tanda-tanda keselamatan yang belum terpasang di semua lantai. Ini sudah kami sampaikan rekomendasinya agar segera dilengkapi, termasuk pembentukan tim kesiapsiagaan di Pasar Pagi,” tegas Deni.

Selain proteksi kebakaran, perhatian DPRD juga tertuju pada kelengkapan dokumen lingkungan, khususnya terkait IPAL. Deni menjelaskan, dokumen yang saat ini diajukan bukanlah AMDAL, melainkan dokumen evaluasi tata lingkungan karena bangunan Pasar Pagi sudah selesai dibangun.

“Dokumen IPAL ini baru masuk. Bukan AMDAL karena bangunannya sudah jadi. Jadi ini dokumen evaluasi tata lingkungan. Per hari ini suratnya baru masuk dan sudah dikembalikan DLH ke Dinas PUPR untuk dilakukan perbaikan,” jelasnya.

Ia mengakui, DPRD belum bisa menilai secara menyeluruh kualitas IPAL karena Pasar Pagi belum beroperasi. Dalam dokumen rekomendasi disebutkan bahwa air limbah akan diolah kembali untuk dimanfaatkan, seperti untuk flushing. Namun, kemampuan sistem tersebut masih perlu dibuktikan.

“Karena pasarnya belum berjalan, kita belum tahu kualitas IPAL-nya seperti apa. Nanti akan kita lihat setelah pasar beroperasi dan masuk masa uji coba,” katanya.

Deni menambahkan, DPRD akan melakukan evaluasi lanjutan selama masa uji coba operasional Pasar Pagi yang direncanakan berlangsung sekitar dua bulan. Evaluasi tersebut termasuk pengujian laboratorium terhadap kualitas air hasil pengolahan IPAL.

“Yang pasti, kami tidak ingin ketika Pasar Pagi dibuka nanti masih ada persoalan, baik dari sisi dokumen tata lingkungan maupun pengelolaan IPAL,” ujarnya.

Komisi III juga menyoroti aspek lain seperti keberadaan rooftop yang direncanakan memiliki taman. DPRD mengingatkan agar sistem penyiraman tidak menimbulkan rembesan air ke bagian bawah gedung karena berpotensi membahayakan. Selain itu, kondisi sirkulasi udara di dalam gedung juga menjadi perhatian. 

Menurut Deni, area dekat sungai terasa sejuk, namun bagian tengah gedung masih terasa panas meski belum beroperasi. “Kondisi pasar ini kan belum berjalan. Nanti setelah beroperasi, kita ingin tahu apakah akan tetap panas atau tidak. Ini juga menjadi catatan kami,” katanya. 

Deni menegaskan, DPRD ingin Pasar Pagi benar-benar menjadi ikon baru Kota Samarinda sekaligus contoh bangunan publik yang memenuhi standar keselamatan dan pengelolaan lingkungan.

“Kita ingin Pasar Pagi jadi ikon kota Samarinda, jadi contoh bangunan yang taat proteksi kebakaran dan pengelolaan IPAL-nya bersih. Jangan sampai setelah dibuka justru menimbulkan masalah,” pungkasnya.

[RWT]