Oleh: Dewi Murni (Aktivis Dakwah Pena dan Praktisi Pendidikan)

Kabar gembira datang dari sektor pendidikan. Melalui Surat Keputusan Bersama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB 4 Menteri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021.

Dalam surat itu, tertuang bahwa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dapat melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara luring atau tatap muka. Hal ini diperkirakan akan dimulai pada Januari 2021 mendatang. (presisi.co, 20/11/2020).

Kabar itu bagaikan angin segar. Setelah menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama kurang lebih sembilan bulan karena pandemi Corona atau Covid-19, akhirnya ada titik terang kapan PJJ berakhir.  Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ( Disdikpora PPU ) mengaku siap untuk menyambut Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka pada awal tahun 2021 (tribunkaltim.co, 22/11/2020). 

Tak ketinggalan, Balikpapan menyambut baik hal ini. Dalam konferensi pers, Senin (23/11/2020) sore , Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi memutuskan pembelajaran tatap muka di Kota Minyak dimulai pada 12 Januari 2021. Keputusan itu dia ambil berdasarkan pertimbangan dinas kesehatan, dinas pendidikan, PGRI Balikpapan, sekolah, wali murid, serta instansi terkait lainnya di Balikpapan (Kaltim Today  23/11/ 2020).

Sebelumnya, perlu diketahui terlebih bahwa tujuh kota/kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) berstatus merah pandemi virus Covid-19. Di kawasan ini dipastikan terdapat setidaknya 51 orang pasien positif masih menjalani perawatan.  Satgas Covid-19 Kaltim mencatatkan enam kota pusat pandemi virus; Samarinda, Kutai Timur (Kutim), Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang, Balikpapan,dan Paser. Status Berau menyusul menjadi merah dimana dilaporkan terdapat 73 pasien positif sedang menjalani perawatan. Kabupaten Kukar dilaporkan tertinggi jumlah pasien covid sebanyak 521 kasus disusul Samarinda (474), Kutim (367), Balikpapan (325), dan terendah Paser (68). Totalnya terdapat 2.100 pasien Covid-19 masih menjalani perawatan di Kaltim. Pandemi Covid-19 menyentuh angka 17.728 kasus pertengahan November ini. Samarinda, Balikpapan, dan Kukar menjadi sebaran virus (liputan6.com, 22/11/2020). Sadarilah, kita tidak boleh menutup mata dari kenyataan ini. 

Dilema memang menghadapi keadaan yang carut-marut saat ini. Pertarungan antara keinginan pemerintah menyelamatkan nasib pendidikan generasi dengan pandemi yang belum usai, kian mencapai titik menegangkan. Fakta-fakta di atas menjelaskan kondisi Indonesia khususnya Kalimantan Timur masih belum baik. Desember ini, bayang-bayang virus semakin menghantui. Mengingat akan diselenggarakannya pilkada serentak di sembilan Kabupaten/ Kota di Kaltim dan libur panjang akhir tahun 2020 berdekatan dengan jadwal pembukaan sekolah. Pada libur panjang nanti, bisa saja keluarga berwisata yang rentan terjadi penularan Covid-19. 

WHO menyatakan untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat, positivity rate harus kurang dari 5 persen dalam dua pekan berturut-turut. Sementara Epidemiolog dari Universitas Griffith Dicky Budiman mengatakan pembukaan sekolah memang harus mempertimbangkan banyak faktor. Meski sejumlah faktor itu terpenuhi, akan tetapi ia tetap ragu kebijakan ini tidak memberikan dampak buruk apa-apa sebab persentase kasus positif (positivity rate) Indonesia masih tinggi. “Masih di atas 10 persen,” ujar Dicky kepada reporter Tirto, Selasa (24/11/2020) (tirto.id, 25/11/2020).

Untuk itu pemerintah harus mempertimbangkan lagi secara matang KBM tatap muka Januari 2020 nanti. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan membuka masalah baru. Jangan sampai bersemangat membuka sekolah namun akhirnya kalang kabut ketika generasi terpapar covid-19. Jangan ada ketidak seriusan penguasa hingga melahirkan kebijakan prematur yang menjadikan kehidupan umat terombang-ambing di atas kematian. 

Setidaknya langkah awal yang bisa kita ambil adalah membuang cara pandang sekuler yang saat ini tersistematik hampir di seluruh sendi kehidupan. Termasuk sendi pendidikan. Sekuler, sebuah cara pandang yang memisahkan urusan agama dengan kehidupan. Karena itu ketakwaan yang sempurna bukan menjadi tujuan final pendidikan, melainkan fokus pada keterampilan dan intelektual semata. Sebabnya kerap kali nilai, ijazah dan gelar dijadikan tolak ukur suksesnya pendidikan. Sisi lain, banyak orang tua yang tidak siap dengan during/PJJ karena tidak pahamnya peran ibu sebagai sekolah pertama bagi anak. Tidak paham bahwa mendidik anak adalah bagian dari bakti kepada Allah yang diganjar pahala. Sehingga belajar bersama anak bukan sesuatu yang membahagiakan sebab ada amalan ibadah di sana. Sebaliknya, para ibu dilanda stres. Kondisi para ibu yang seperti itu merupakan dampak sekulerisasi dunia pendidikan yang sudah terjadi sejak lama. Artinya ada peran negara yang selama ini menerapkan sistem sekuler tersebut sehingga menjadikan pendidikan jauh dari pemahaman islam. 

Cara pandang sekuler juga telah membuat penguasa lalai dalam mengurusi urusan rakyat sebab alpanya kesadaran akan hubungan ia pada Tuhan. Alhasil, tujuan pendidikan tidak jelas arah, fasilitas pendidikan tidak merata kualitasnya dan asas pendidikan bukan akidah islam. Bagaimana menghadapi pandemi, mendudukkan antara keselamatan generasi dan gentingnya keberlangsungan pendidikan, semuanya masih berjalan di roda sekulerisme. Jauh dari aplikasi hukum-hukum syariat. Padahal setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah di akhirat nanti. Tentang apa saja yang menyangkut kepemimpinannya. 

Imam (pemimpin) itu pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Ahmad).

Sesungguhnya cara pandang sekuler ini lahir dari sistem kapitalisme, dimana peran penguasa begitu minimalis. Sikap setengah-setengah pada penyelesaian pandemi dan nasib pendidikan bangsa berujung kebingungan. Bahkan sejak awal pandemi kita telah keliru mengadopsi solusi. Berdasarkan cara pandang islam, pandemi tidak seharusnya mengunci aktifitas seluruh masyarakat di rumah saja. Akan tetapi hanya mereka yang sakit saja dilockdown. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah, "janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat." (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Adapun masalah jaminan kesehatan, fasilitas-fasilitasnya sampai biaya rumah sakit, islam menjadikan semua itu sebagai kewajiban negara.

Sisanya beraktifitas normal seperti biasa. Pendidikan tetap berlangsung normal, bertatap muka. Roda ekonomi tetap berputar. Aktifitas sosial tetap berjalan sebagaimana adanya. Meski begitu, masyarakat umum diminta taat menjalankan protol kesehatan sesuai arahan pemimpin. Misalnya tidak boleh keluar masuk daerah wabah. 

[irp posts="24249" name="Sekolah Kembali Dibuka, Bijakkah?"]

“…apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya." (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

 Lagi-lagi, aturan ini berangkat dari perintah Rasulullah yang membuktikan bahwa islam telah berpengalaman mensolusikan wabah. Tegas dan tidak bertele-tele. Tidak seperti sistem sekuler kapitalisme yang justru gagal. Satu nyawa manusia di tangan islam lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Tidak boleh main-main dengan urusan nyawa. Oleh karenanya, sebelum datang kondisi darurat semisal wabah, islam wajib diterapkan sistemnya secara total. Ekonominya, politiknya, pendidikannya, kesehatannya, keamanannya, semuanya harus bersandar hukum syara’. Selain memang suatu kewajiban, penerapan semua itu nantinya akan bekerja otomatis membentengin umat dari segala kemungkinan dampak buruk suatu wabah. 

Pandemi masih berlangsung, sementara keselamatan anak bangsa tetap nomor satu. Kegagalan sistem sekuler kapitalisme sudah nyata di depan mata, sementara islam pernah terbukti berhasil menyelesaikan masalah manusia sedarurat apapun itu. Bukankah ini pertanda sudah saatnya kita berpaling ke islam saja?(*)

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co