Kaltimtoday.co, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memaparkan dua target utama atau milestone yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara ke depan. Target ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi IKN menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern dan berkelanjutan.

Basuki menjelaskan bahwa dua milestone utama dalam pembangunan IKN ditetapkan untuk tahun 2025 dan 2028.

“Kita memiliki dua milestone yang sangat penting, yaitu tahun 2025 dan 2028. Pada 2028, infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian pejabat, akan rampung. Sedangkan pada 2025, jika arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah sesuai, kami akan siap dengan hunian, kantor, serta fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan area pertokoan untuk mendukung kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN,” ungkapnya setelah menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024).

Basuki menambahkan, percepatan pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru memerlukan perencanaan yang matang dan peningkatan investasi.

"Kami hampir siap melaporkan kepada Presiden terkait progres pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum juga akan segera mengajukan peresmian proyek, sementara kami sedang mempersiapkan laporan untuk groundbreaking. Akan ada 4 hingga 5 proyek groundbreaking yang mencakup pembangunan sekolah, restoran, dan kantor pemerintahan," jelasnya.

Pembangunan IKN juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029. Presiden menekankan pentingnya menerapkan prinsip ekonomi Pancasila sebagai landasan pembangunan.

“Kita harus terus memegang teguh prinsip ekonomi Pancasila, yaitu ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Tanpa perencanaan yang baik, kita tidak akan tahu arah pembangunan yang harus ditempuh,” ujar Presiden Prabowo.

Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas, Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa melalui musyawarah ini, diharapkan perencanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dokumen RPJMN akan disempurnakan dan diresmikan melalui peraturan presiden untuk menjadi dasar pembangunan nasional selama lima tahun ke depan.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp