JAKARTA, Kaltimtoday.co - Dampak perubahan iklim diperkirakan merugikan ekonomi nasional hingga Rp 544 triliun, dengan masyarakat sipil sebagai kelompok yang akan terkena dampak paling parah.

Menanggapi ancaman ini, sejumlah kelompok masyarakat sipil (CSO) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghasilkan kesepakatan iklim yang lebih ambisius di Konferensi ke-30 Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa (COP30), Belém, Brasil, pada 10-21 November ini.

Hal ini menjadi benang merah diskusi “Drop the COP: Memantau Komitmen dan Menanti Aksi Iklim Indonesia di COP30” yang digelar oleh Purpose Indonesia, CERAH, Greenpeace Indonesia, dan sejumlah organisasi lainnya, Jumat (8/11/2025).

Tsabita Rantawi, Junior Campaigner Purpose Indonesia, menyampaikan bahwa karena masyarakat sipil adalah yang paling terdampak krisis iklim, penting bagi mereka untuk menggaungkan suaranya di ajang COP30.

Untuk memfasilitasi hal tersebut, CSO meluncurkan laman Indonesiadicop.id sebagai hub komunikasi yang menyediakan informasi terkait agenda dan kemajuan negosiasi delegasi Indonesia.

Iqbal Damanik, Climate and Energy Manager Greenpeace Indonesia, mengkritik agenda delegasi Indonesia yang dinilai belum membawa isu keadilan iklim.

"Agenda para delegasi sama sekali tidak menyentuh keadilan generasi, padahal yang akan paling terdampak adalah generasi yang baru tumbuh atau baru lahir,” kata Iqbal. Ia mendorong anak-anak muda untuk bersuara dan "berisik" di media sosial.

A Azis Kurniawan, Manajer Kebijakan dan Advokasi Coaction Indonesia, mengingatkan bahwa dampak ekonomi Rp 544 triliun ini termasuk penurunan produksi, gagal panen, hingga peningkatan penyakit terkait iklim. Di sisi lain, riset menunjukkan 39,8% anak muda mengalami eco-anxiety.

Azis menegaskan, keseriusan aksi iklim justru akan menghasilkan manfaat positif, salah satunya adalah green jobs.

Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, menyebut desakan dari seluruh masyarakat menjadi penting karena komitmen iklim Indonesia di level global belum dibuktikan dengan implementasi nyata di lapangan.

Ia mencontohkan gap kebijakan di sektor energi. Terdapat inkonsistensi antara target 100% energi terbarukan di 2035 dengan sejumlah dokumen seperti RUPTL 2025-2034 dan RUKN yang masih menempatkan energi fosil sebagai pipeline.

"Karenanya, COP30 seharusnya menjadi ajang pembuktian keseriusan Pemerintah Indonesia mengatasi krisis iklim. Kita semua menanti Indonesia punya komitmen yang lebih serius,” tegas Agung.