Kaltimtoday.co - Situasi politik di Nepal semakin memanas setelah gelombang demonstrasi besar terjadi di sejumlah kota, termasuk ibu kota Kathmandu, sejak Senin (8/9/2025). Aksi yang didominasi generasi muda Gen Z ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Nepal yang memblokir 26 platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, hingga X (Twitter).

Pemerintah beralasan, pemblokiran dilakukan karena perusahaan media sosial tersebut tidak memenuhi kewajiban mendaftar sesuai regulasi baru. Namun, protes damai berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di berbagai titik.

Menanggapi kondisi ini, KBRI Dhaka, yang memiliki wilayah akreditasi di Nepal, segera berkoordinasi dengan otoritas setempat, Konsul Kehormatan RI di Nepal, serta komunitas WNI.

“Hingga saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban kerusuhan. Namun, KBRI Dhaka telah mengeluarkan imbauan agar WNI menjauhi kerumunan massa dan terus memantau perkembangan situasi melalui kanal resmi pemerintah maupun media,” kata Direktur Pelindungan WNI (PWNI) Kemlu RI, Judha Nugraha, dikutip dari Antara, Selasa (9/9/2025).

Ia menambahkan, bagi WNI yang sedang berada di Nepal, baik untuk kunjungan maupun berwisata, diimbau segera melakukan lapor diri melalui hotline KBRI Dhaka di +8801614444552, atau menghubungi Konhor RI Kathmandu di +9779851046514 dan +9779801190989.

Berdasarkan data KBRI Dhaka, terdapat 57 WNI yang menetap di Nepal, 43 anggota delegasi RI yang sedang mengikuti konferensi internasional di Kathmandu, 2 anggota TNI yang tengah menjalani pelatihan, serta 23 wisatawan asal Indonesia.

Hingga Selasa (9/9/2025), otoritas Nepal mencatat sedikitnya 21 orang tewas akibat tembakan aparat keamanan, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Gelombang demonstrasi yang awalnya menentang pemblokiran media sosial kini melebar menjadi aksi besar antikorupsi, hingga akhirnya memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri dari jabatannya.

Kerusuhan ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, dan merupakan ketidakstabilan politik Nepal yang terus berulang sejak berakhirnya monarki pada 2008.

[RWT]